TelegrapNews.com, Batam – DPC HNSI Batam mengadakan pertemuan dengan Divisi Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Reklamasi BP Batam pada hari Kamis, 16 Oktober 2025, di kantor BP Batam. Audiensi perdana ini untuk memperkuat sistem koordinasi, membangun jembatan komunikasi, dan menciptakan kemitraan antara HNSI Kota Batam dengan BP Batam dalam pengelolaan berkelanjutan di zona kelautan dan pesisir.
Di pertemuan ini, dari pihak BP Batam diwakili oleh Bapak Yarmanis, Kasubdit Legalitas Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Reklamasi, Bapak Azman, Kasi Penyiapan Dokumen Penyelesaian Permasalahan Wilayah Pesisir dan Reklamasi, dan beberapa staf yang bertanggung jawab atas penyelesaian masalah.
Di pihak DPC HNSI Kota Batam, pertemuan ini diwakili oleh Ferdian Effendi, Wakil Ketua I, yang mewakili Ketua DPC HNSI Kota Batam, Bapak Muslimin, dan didampingi oleh Sekretaris, Azmi Ramadan; Humas, Jefri; Sektor Pemuda, Sahrul Nizam; Koperasi, Bahar; serta Ketua Ranting HNSI Kecamatan Batu Ampar, Yahya.
Pertemuan ini ditandai dengan suasana yang terbuka, santai, dan hangat. Selama pertemuan, HNSI menyampaikan isu-isu strategis mengenai partisipasi DPC HNSI Batam, khususnya keterlibatan mereka dalam proses perencanaan zona kelautan, pesisir dan pengawasan.
HNSI mengajukan usulan mengenai pentingnya penyertaan organisasi sosial selama tahap perencanaan awal investasi di wilayah pesisir dan reklamasi. HNSI mengambil langkah-langkah ini dengan harapan untuk meredakan gesekan sosial dan memastikan integrasi keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam infrastruktur yang diusulkan.
HNSI menginginkan kemitraan untuk memfasilitasi komunikasi antara para nelayan dan para investor serta berfungsi sebagai petugas koordinator utama di lapangan. Kemitraan ini diharapkan dapat mempermudah aliran komunikasi dan penyampaian aspirasi sosial para nelayan kepada para investor.
HNSI juga telah menyatakan pentingnya evaluasi terhadap kegiatan reklamasi dan pendalaman alur laut yang dapat merusak ekosistem mangrove. Komunikasi yang terbuka dan efektif membimbing HNSI dalam menjelaskan dan mengevaluasi kegiatan yang berada dalam lingkup Mobilitas Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan izin lingkungan. Ini juga bertujuan untuk menegakkan ketertiban dalam kegiatan ilegal.
HNSI juga telah menekankan pentingnya pengawasan bersama untuk mengatasi potensi pencemaran laut yang dihasilkan dari kegiatan industri, galangan kapal, dan kegiatan lain yang menghasilkan limbah padat dan cair. HNSI percaya bahwa pengawasan bersama antara masyarakat dan instansi pemerintah menjawab kebutuhan dalam pengawasan lingkungan.
DPC HNSI Kota Batam berharap dapat terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi lingkungan, seperti penanaman mangrove, pemulihan terumbu karang, dan pengendalian sedimentasi di perairan Batam.
Kedua pihak sepakat untuk meningkatkan komunikasi dan sinergi kedepan, serta mengeksplorasi bentuk-bentuk kerja sama yang fokus pada keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem laut.
Ferdian Effendi, mewakili Ketua DPC HNSI Kota Batam, menyatakan bahwa sinergi antara BP Batam dan HNSI sangat penting dalam menjaga keseimbangan dalam pengembangan wilayah pesisir.
“Meminta BP Batam untuk melibatkan HNSI sejak tahap perencanaan semua kegiatan yang berdampak pada laut dan wilayah pesisir adalah hal yang cukup wajar. Nelayan adalah ahli lapangan yang sesungguhnya khususnya di laut. Dengan sinergi itu, kita dapat yakin bahwa pengembangan tidak akan terhambat sementara lingkungan laut dan mata pencaharian masyarakat pesisir tetap terjaga,” ujarnya.
Pertemuan ini menandai awal kemitraan positif antara HNSI Batam dan BP untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam pengelolaan wilayah pesisir dan reklamasi, dengan tujuan untuk mencapai kebijakan pengembangan laut yang berkelanjutan, adil, dan pro-nelayan terkhususnya di Batam. (RED)
