Telegrapnews.com, Batam — Sejumlah masyarakat pengguna kapal roro rute Telagapunggur (Batam) menuju Tanjung Uban (Bintan) menyampaikan keluhan terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Mereka meminta kepala negara turun tangan menyikapi buruknya layanan penyeberangan yang dikelola dua instansi sektoral di bawah Kementerian Perhubungan.
Dalam surat terbuka tersebut, masyarakat menyoroti tumpang tindih kewenangan antara Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang dinilai menyulitkan pengguna jasa. Salah satu persoalan yang dikeluhkan ialah minimnya penambahan trip pelayaran meskipun permintaan meningkat.
“Setiap hari kami dibenturkan dengan alasan tidak ada penambahan trip. Kami harus menunggu di pelabuhan hingga dua hari,” tulis warga dalam surat tersebut yang dikutip, Selasa (13/5/2025).
Keluhan itu disampaikan oleh pengguna jasa secara kolektif, terutama mereka yang bergantung pada kapal roro untuk kebutuhan logistik, ekonomi, dan aktivitas harian. Mereka menyebut pelayanan tidak memadai dan jauh dari prinsip keberpihakan terhadap masyarakat.
Tanggapan BPBD Batam
Kepala BPBD Kota Batam, Zulkarnain, turut menanggapi kondisi tersebut. Ia menyebutkan bahwa keterbatasan jadwal pelayaran roro juga berdampak terhadap kesiapsiagaan logistik kebencanaan dan mobilisasi barang penting yang biasa dikirim antarpulau.
“Jika akses laut terganggu, maka distribusi bantuan pun ikut terhambat. Ini perlu perhatian serius, apalagi menyangkut kepentingan publik,” ujar Zulkarnain.
Masyarakat menilai baik BPTD maupun KSOP tidak menjalankan fungsi pelayanan publik secara maksimal. Koordinasi yang lemah antarinstansi membuat kebutuhan pengguna tidak direspons secara cepat dan tepat.
Mereka juga mengaku tidak memahami secara utuh regulasi teknis pelayaran, namun menuntut agar pemerintah memastikan pelayanan dasar seperti transportasi laut dapat diakses dengan adil. “Kami hanya ingin pelayanan yang layak. Jangan persulit masyarakat kecil,” lanjut isi surat itu.
Melalui surat terbuka ini, masyarakat meminta Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Perhubungan agar segera menyelesaikan persoalan yang sudah lama mereka hadapi. Mereka juga berharap ada solusi jangka panjang untuk menjamin kelancaran pelayaran roro.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak BPTD, KSOP, maupun Kementerian Perhubungan terkait keluhan tersebut.