Akademisi UIS Kritik PLN Batam soal Blackout, Desak Pembenahan Sistem Kelistrikan

TelegrapNews.com — Pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda Batam menuai kritik dari kalangan akademisi. Gangguan yang berlangsung berjam-jam itu dinilai menjadi peringatan serius bagi keandalan sistem kelistrikan di kota yang selama ini diposisikan sebagai kawasan industri, pusat investasi, dan penyangga ekonomi nasional.

Dampak pemadaman tidak hanya dirasakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga berpotensi mengganggu operasional industri, perbankan, hingga sektor logistik. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi momentum bagi PT PLN Batam untuk mengevaluasi sistem kelistrikan sekaligus memperbaiki langkah pencegahan gangguan.

Akademisi Universitas Ibnu Sina (UIS) Batam, Dr. Sumardin, SE., M.Si., menilai persoalan listrik di Batam tidak bisa lagi dipandang sebagai gangguan teknis biasa. Menurut dia, keandalan pasokan listrik merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing investasi dan keberlangsungan kegiatan ekonomi.

“Batam didesain dengan regulasi khusus sebagai kawasan industri dan pusat manufaktur. Ketika listrik padam total hingga berjam-jam, kerugiannya tidak hanya kulkas warga yang mati, tetapi miliaran rupiah pada sektor industri, perbankan, dan logistik yang terhenti,” ujar Sumardin.

Ia juga menyoroti pola penanganan gangguan dan komunikasi krisis PLN Batam. Menurut Sumardin, perusahaan perlu memperkuat upaya pencegahan agar penanganan tidak hanya berfokus pada perbaikan setelah gangguan terjadi.

“PLN Batam terkesan terjebak pada pola reaktif, menunggu ada kerusakan baru sibuk perbaikan, bukan proaktif melakukan pencegahan sistemik berbasis prediksi risiko,” katanya.

Untuk memperbaiki keandalan pasokan listrik, Sumardin menawarkan tiga langkah pembenahan. Pertama, PLN Batam perlu mempercepat modernisasi jaringan melalui penerapan smart grid atau jaringan listrik pintar.

Teknologi tersebut memungkinkan pemantauan kondisi jaringan secara lebih cepat, sekaligus membantu mendeteksi dan mengisolasi gangguan pada titik tertentu agar dampaknya tidak meluas. Ia juga mendorong penyediaan sistem pasokan cadangan atau redundancy system sehingga aliran listrik dapat dialihkan ketika salah satu bagian jaringan mengalami masalah.

Kedua, Sumardin mengusulkan audit berkala terhadap aset vital kelistrikan, termasuk pembangkit, gardu induk, dan jaringan transmisi. Pemeriksaan tersebut dinilai perlu disertai evaluasi independen serta pemeliharaan jalur transmisi, termasuk pembersihan ruang bebas jaringan atau right of way (ROW).

Menurut dia, potensi gangguan akibat faktor eksternal, seperti cuaca maupun masuknya hewan ke area instalasi, perlu diantisipasi melalui sistem perlindungan yang memadai. Langkah pencegahan tersebut penting untuk mengurangi risiko gangguan berulang dan menjaga kestabilan pasokan listrik.

Ketiga, ia meminta PLN Batam memperbaiki transparansi informasi kepada masyarakat ketika gangguan terjadi. Informasi mengenai penyebab, wilayah terdampak, perkembangan pemulihan, dan perkiraan normalisasi perlu disampaikan secara jelas agar pelanggan tidak bergantung pada informasi yang belum terverifikasi.

Sumardin juga menekankan pentingnya penerapan kompensasi pelanggan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme otomatis melalui tagihan bulanan, menurut dia, dapat menjadi salah satu bentuk akuntabilitas perusahaan kepada pelanggan yang terdampak apabila memenuhi persyaratan kompensasi.

Ia selanjutnya mendesak Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperketat pengawasan terhadap tata kelola kelistrikan di Batam. Evaluasi, menurut dia, perlu mencakup keandalan infrastruktur, kesiapan mitigasi gangguan, serta kualitas komunikasi perusahaan kepada pelanggan.

“Listrik adalah urat nadi perekonomian Batam. Jangan sampai ambisi besar menarik investor internasional kandas hanya karena kita tidak mampu mengelola stabilitas energi,” tutupnya. (*)