Awas! Wali Kota Batam Ancam Tindak Sekolah yang Lakukan Pungli Saat SPMB 2025, Acara Perpisahan Mewah Juga Kena Semprot!

Awas! Wali Kota Batam Ancam Tindak Sekolah yang Lakukan Pungli Saat SPMB 2025, Acara Perpisahan Mewah Juga Kena Semprot!
Wali Kota Batam Amsakar bakal menindak sekolah yang lakukan pungli saat SPMB SD/SMP 2025 di Batam (mc batam)

Telegrapnews.com, Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam tegas melarang segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Lewat Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2025, Wali Kota Batam Amsakar Achmad memperingatkan keras agar tidak ada praktik menyimpang dalam proses masuk sekolah negeri tahun ini.

“Saya tidak mau dengar ada pungli. Tidak boleh ada permainan kuota, tidak boleh ada uang pelicin,” tegas Amsakar saat membuka Sosialisasi SPMB SDN dan SMPN di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (4/6/2025).

Tak hanya soal pungli, Amsakar juga menyentil kebiasaan sekolah yang menggelar acara perpisahan secara mewah. Ia menyebut hal itu sebagai pemborosan dan tidak mencerminkan nilai kesederhanaan dunia pendidikan.

BACA JUGA:  Puluhan Ribu Siswa Sekolah di Batam "Kena Prank" Makan Bergizi Gratis

“Saya tidak mau dengar lagi ada acara perpisahan mewah di hotel-hotel. Pendidikan bukan soal gaya-gayaan,” katanya.

Dalam surat edaran tersebut, Pemko Batam menetapkan batas maksimum jumlah siswa per rombongan belajar, yaitu 40 murid untuk SD dan 45 pelajar untuk SMP. Ia memperingatkan agar sekolah tidak coba-coba melebihi kuota tersebut.

Amsakar juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat dari seluruh jajaran Dinas Pendidikan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Ia menegaskan bahwa integritas dan transparansi adalah harga mati dalam proses penerimaan siswa.

Bantuan untuk Murid SD

Untuk mengantisipasi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, Pemko Batam menyediakan jalur afirmasi khusus warga miskin yang terdata dalam DTKS. Pemerintah juga memberikan bantuan sebesar Rp300 ribu untuk murid SD dan Rp400 ribu untuk pelajar SMP yang masuk jalur ini.

BACA JUGA:  Kepala Daerah Se-Indonesia Deklarasikan Netralitas ASN Jelang Pilkada Serentak 2024

“Saya tidak ingin mendengar lagi ada anak-anak Batam yang putus sekolah karena tak mampu,” ujar Amsakar lantang.

Ia juga menyoroti praktik di sekolah swasta yang menahan siswa karena tunggakan SPP. “Ini tidak boleh terjadi. Pendidikan adalah hak semua anak, bukan hanya yang mampu bayar,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batam, Qurniadi, menjelaskan bahwa proses SPMB SDN dan SMPN tahun ini sudah dimulai. Untuk SD, jalur afirmasi dan disabilitas berlangsung 2–10 Juni, sedangkan jalur domisili dan mutasi dibuka 11–15 Juni.

BACA JUGA:  Atasi Kelangkaan, Pemko Batam Ajukan Tambahan Kuota Gas LPG 3 Kg di Tahun Ini

Total ada 145 SDN dengan 419 rombel dan kuota 15.636 murid. Sementara itu, tingkat SMPN memiliki 65 sekolah, 376 rombel, dan menerima 16.566 pelajar. Jalur afirmasi dan prestasi untuk SMP dibuka 16–22 Juni, dan jalur domisili serta mutasi pada 23–30 Juni.

Amsakar menutup dengan pesan penting kepada para pendidik dan kepala sekolah, bahwa masa depan Batam bertumpu pada kualitas sumber daya manusianya.

“Kami ingin dunia pendidikan Batam bersih, jujur, dan manusiawi. Semua anak berhak mendapat pendidikan terbaik tanpa beban biaya tersembunyi,” pungkasnya.

Editor: dr