Telegrapnews.com, Batam – Gerakan tegas melawan penyalahgunaan profesi wartawan mulai menemukan momentumnya. Komandan Lanud Hang Nadim Batam, Letkol Pnb Hendro Sukamdani, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Batam dalam menegakkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Perilaku Wartawan (KPW), serta memberantas premanisme yang berkedok pers.
Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi pengurus PWI Batam dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepri di Markas Lanud, Jumat (23/5/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Hendro tidak sekadar menyampaikan dukungan normatif. Ia menawarkan fasilitas markas untuk kegiatan pelatihan dan edukasi wartawan.
“Kalau perlu, gunakan markas Lanud untuk kegiatan PWI. Kami siap dukung penuh langkah penertiban ini. Wartawan harus menjadi penyejuk publik, bukan sumber tekanan,” tegas Hendro.
Pernyataan ini tak muncul di ruang hampa. Belakangan ini, sejumlah kepala sekolah di Batam dan Tanjungpinang melaporkan tekanan dari oknum wartawan yang datang dengan dalih peliputan, namun berujung intimidasi. Pemberitaan sepihak dan tidak terverifikasi digunakan sebagai alat tekan—sebuah pola lama yang kembali muncul dalam wujud baru.
Hendro menyebut hal ini sebagai ancaman serius, bukan hanya bagi citra jurnalistik, tetapi juga bagi stabilitas daerah.
“Batam adalah kawasan strategis. Jika informasi dipelintir seenaknya, iklim investasi dan kehidupan sosial akan terganggu. Apalagi jika dunia pendidikan yang diserang. Anak-anak kita yang akan dirugikan,” katanya.
Ketua PWI Batam, M Kavi Anshary, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menangani sejumlah laporan resmi dari institusi pendidikan yang merasa terintimidasi. Menurutnya, penertiban harus dilakukan tidak hanya dari dalam, tetapi juga dengan melibatkan aparat penegak hukum.
“Profesi ini mulia, tapi bisa disalahgunakan jika tak diawasi. Kita ingin masyarakat tahu siapa wartawan yang benar-benar kompeten, dan siapa yang hanya memakai identitas untuk menekan,” ujar Kavi.
Stiker Edukatif
Sebagai langkah awal, PWI akan mengedarkan stiker edukatif ke kantor publik, sekolah, dan institusi lainnya. Stiker ini menegaskan hak narasumber untuk menanyakan identitas dan sertifikasi wartawan, sesuai dengan edaran Dewan Pers.
Sekretaris PWI Batam, Romi Candra, menambahkan bahwa ini bukan langkah represif, melainkan edukatif.
“Kami ingin menciptakan ekosistem jurnalistik yang sehat. Profesionalisme harus jadi standar utama, bukan sekadar klaim tanpa kompetensi,” ujarnya.
Gerakan PWI Batam, dengan sokongan nyata dari TNI AU lewat Danlanud Hang Nadim, adalah sinyal kuat: premanisme media tidak akan dibiarkan. Ini bukan sekadar penertiban internal profesi, tapi bagian dari upaya kolektif menjaga integritas ruang publik di era informasi yang makin rentan disusupi kepentingan.
Penulis : Wawan Septian
