Telegrapnews.com, Batam – Aliansi Masyarakat Rempang Galang (Amar-GB) menolak mentah-mentah pernyataan Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara soal penundaan investasi di Pulau Rempang, khususnya di kawasan Sembulang. Bagi warga, proyek Rempang Eco City seharusnya bukan ditunda, melainkan dihentikan total.
“Bahasa ‘ditunda’ itu hanya permainan. Pemerintah seolah-olah mendengarkan, tapi kenyataannya masyarakat terus dipermainkan,” tegas Saka, Ketua Amar-GB, Sabtu (2/8/2025).
Warga Minta Pengakuan Kampung Tua, Bukan Transmigrasi
Menurut Saka, masyarakat sejak lama meminta pengakuan kampung tua di Rempang yang telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka.
“Ada 16 kampung tua di Rempang-Galang, tapi sampai sekarang tidak ada solusi nyata dari pemerintah,” ujarnya seperti dikutip tempo, Minggu (3/8/2025).
Warga juga menolak konsep transmigrasi komunal yang digagas Mentrans, yang menawarkan lahan 400 hektare bagi masyarakat terdampak proyek.
“Yang kami inginkan itu kampung leluhur tetap dipertahankan. Kami tidak butuh wilayah baru, kami ingin tinggal di kampung kami sendiri,” lanjut Saka.
Investasi Harus Ramah Lingkungan dan Melibatkan Warga Lokal
Masyarakat Rempang tidak menolak investasi secara mutlak, tapi mereka menuntut investasi yang tidak merusak laut dan tanah pertanian, sumber utama mata pencaharian mereka sebagai nelayan dan petani.
“Kami hidup dari laut dan darat. Kalau ekosistem rusak, anak cucu kami juga ikut menderita. Belum lagi kami kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar,” ujar Saka prihatin.
Ia juga menyebut contoh Kota Batam, di mana investasi besar tumbuh pesat tapi masyarakat Rempang tetap terpinggirkan.
“Jangan sampai di Rempang kejadian serupa terulang.”
Masyarakat Masih Bertahan, Relokasi Gagal Total?
Saka menyebut warga hingga kini masih bertahan di kampung masing-masing dan belum terlihat adanya gelombang masyarakat yang bersedia direlokasi. Bahkan terjadi gesekan dengan petugas kehutanan di Sungai Raya, karena penolakan warga terhadap pemetaan lahan hutan buru yang mengancam kampung tua mereka.
“Selama ini belum ada titik temu. Kalau dipaksakan terus, ini hanya akan melahirkan konflik berkepanjangan,” tegasnya.
Pernyataan Mentrans Dinilai Tak Menyentuh Akar Masalah
Saka menyayangkan pernyataan Mentrans yang seolah tidak paham apa yang diinginkan warga, padahal sudah beberapa kali menginap di Pulau Rempang.
“Kalau permintaan kampung tua kami diakui, barulah kami bisa bicara soal investasi,” ujarnya.
Sementara itu, Mentrans Iftitah dalam keterangannya menegaskan bahwa penundaan investasi hanya berlaku di lokasi tertentu yang masih mengalami resistensi, seperti Sembulang.
Ia juga meminta mahasiswa KKN dari Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk mendampingi warga agar tak merasa ditinggalkan jika investasi masuk.
Namun, menurut Saka, itu hanya strategi untuk mencari celah agar proyek tetap berjalan.
“Kami tak yakin dengan bahasa ‘ditunda’. Itu hanya cara pemerintah untuk masuk pelan-pelan,” pungkasnya.
Sumber: tempo
Editor: dr
