Deportasi PMI di Kepri Meningkat, Kasus TPPO Meluas hingga Kamboja & Vietnam

Telegrapnews, Batam – Angka deportasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2025 melonjak drastis, memicu keprihatinan serius di kalangan aparat dan pemerhati perlindungan tenaga kerja. Berdasarkan data Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri, total 3.624 orang PMI telah menerima perlindungan sepanjang tahun ini.

Kepala BP3MI Kepri, Kombes Pol. Imam Riyadi, menjelaskan bahwa angka tersebut mencakup 2.774 orang deportasi, 26 repatriasi, 18 orang sakit, 3 jenazah, serta 883 orang dalam pencegahan dan pengamanan. Ironisnya, frekuensi deportasi dari KJRI Johor Bahru kini mencapai dua minggu sekali.

“Tren deportasi tahun 2025 jauh meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga saat ini sudah ada 13 laporan dari Kamboja, Vietnam, dan Myanmar, mayoritas kasus perdagangan orang (TPPO),” ujarnya seperti dilansir RRI, Rabu (13/8/2025).

Lebih memprihatinkan lagi, data BP3MI menunjukkan bahwa para korban tidak hanya berangkat lewat jalur ilegal, tetapi 3.110 orang justru menggunakan jalur resmi, sedangkan 514 orang lewat jalur tikus.

Fakta ini memunculkan pertanyaan besar tentang efektivitas pengawasan di pintu-pintu resmi, termasuk pelabuhan internasional.

BP3MI mengakui bahwa kondisi geografis Kepri yang berupa kepulauan luas menjadi tantangan dalam pengawasan. Namun, hal ini justru seharusnya mendorong koordinasi lintas instansi untuk menutup celah yang dimanfaatkan sindikat.

Para korban deportasi tidak hanya berasal dari Kepri, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia seperti Medan, Aceh, Bengkulu, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Fakta ini mempertegas bahwa Kepri kini menjadi pintu gerbang utama sindikat penempatan ilegal PMI, baik lewat jalur resmi maupun jalur tikus.

Editor: dr