Dituduh Bersikap Sewenang-wenang, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Didemo Puluhan ASN

Telegrapnews.com, Jakarta – Ratusan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kementerian di Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).
Mereka memprotes tindakan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro yang dituding bertindak sewenang-wenang dalam memecat pegawai tanpa mengikuti prosedur resmi.

Demonstrasi ini dipicu oleh kasus pemecatan Neni Herlina, seorang pegawai bagian rumah tangga di Kemendiktisaintek. Menurut pengakuan Neni, pemecatannya dipicu oleh masalah sepele terkait pergantian meja kerja di ruang menteri.

“Saya hanya mengikuti permintaan mengganti meja yang datang dari istri Pak Menteri setelah pelantikan. Setelah itu, saya langsung dipanggil dan diberi peringatan keras, hingga akhirnya dipecat tanpa alasan yang jelas,” ujar Neni di tengah aksi.

Neni menambahkan bahwa keputusan pemecatan tersebut diumumkan di depan staf dan pegawai magang, yang menurutnya mempermalukan dirinya secara profesional.

“Saya berharap aksi hari ini bisa menghentikan tindakan semena-mena agar tidak ada lagi pegawai lain yang diperlakukan seperti saya,” imbuhnya.

Dalam aksi tersebut, para pegawai mengenakan pakaian serba hitam dan membentangkan spanduk bertuliskan, “Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satryo Brodjonegoro” dan “Kami ASN dibayar negara, bekerja untuk negara, bukan babu keluarga.”

Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, menegaskan bahwa mutasi dan pendisiplinan pegawai seharusnya dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

“Kalau ada pelanggaran, ada mekanisme yang harus diikuti, bukan tindakan sepihak tanpa dasar hukum,” tegas Suwitno seperti dikutip tribunnews, Senin (20/1/2025).

Tanggapan Sekjen Kemendiktisaintek

Menanggapi aksi tersebut, Sekjen Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang menyatakan bahwa pihak kementerian membuka ruang dialog untuk mencari solusi.

“Kami menghargai aspirasi para pegawai. Masih ada ruang untuk berdialog dan menemukan resolusi terbaik. Proses ini belum final, dan kami tetap terbuka terhadap opsi lain,” kata Togar.

Dia juga membantah bahwa pemecatan dilakukan tanpa dasar, menyebutkan bahwa pengelolaan organisasi membutuhkan standar mutu dan disiplin yang dijaga oleh setiap individu di kementerian.

Demonstrasi ini merupakan protes pertama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo yang melibatkan pegawai kementerian melawan menterinya.

Editor: dr