telegrapnews.com – Aksi demonstrasi besar-besaran terus mengguncang Iran sejak akhir Desember lalu. Awalnya dipicu persoalan ekonomi, gelombang protes kini berkembang menjadi ekspresi kemarahan publik terhadap pemerintah, dan dinilai sebagai tantangan paling serius bagi rezim ulama sejak Revolusi Islam 1979.
Demonstrasi pertama kali meletus di Teheran pada 28 Desember 2025, ketika para pedagang dan pemilik toko di pusat-pusat bazar melakukan mogok kerja. Pemicu langsungnya adalah anjloknya nilai mata uang Iran ke titik terendah sepanjang sejarah terhadap dolar AS.
Sejak itu, protes menyebar cepat. Lembaga pemantau HAM berbasis di Amerika Serikat, Human Rights Activists News Agency (HRANA), mencatat demonstrasi telah terjadi di lebih dari 280 lokasi yang tersebar di 21 dari 31 provinsi di Iran.
Alih-alih mereda, eskalasi justru meningkat. Pada 9 Januari, otoritas Iran memberlakukan pemadaman internet nasional.
Dikutp dari Jawapos.com,disebutkan bahwa akses komunikasi lumpuh, sejumlah penerbangan dibatalkan, dan media lokal hanya bisa memperbarui berita secara terbatas. Langkah ini dipandang sebagai upaya pemerintah membendung arus informasi dan koordinasi massa.
Mengutip Sky News, banyak pengamat menilai situasi ini sebagai ujian terbesar bagi kepemimpinan ulama Iran sejak Ayatollah Ruhollah Khomeini mendirikan negara teokrasi Syiah lebih dari empat dekade lalu.
Tekanan Ekonomi Menumpuk Bertahun-tahun
Masalah ekonomi Iran sejatinya bukan hal baru. Namun tekanan semakin berat setelah Amerika Serikat kembali memberlakukan sanksi pada 2018, ketika Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir internasional.
Kondisi memburuk lagi setelah sanksi PBB kembali diberlakukan pada September 2025, disusul konflik bersenjata selama 12 hari pada Juni tahun lalu, ketika Israel dan AS melancarkan serangan ke sejumlah fasilitas nuklir Iran.
Pemerintah Iran menegaskan program nuklirnya bersifat damai dan menolak tuduhan pengembangan senjata nuklir. Dampak gabungan sanksi, konflik, dan kebijakan dalam negeri membuat ekonomi Iran terjerumus lebih dalam.
Inflasi tahunan kini bertahan di kisaran 40 persen, dengan lonjakan harga kebutuhan pokok yang semakin tak terjangkau bagi masyarakat.
Harga minyak goreng, daging, beras, hingga keju melonjak tajam dalam waktu singkat. Situasi ini dirasakan hampir di seluruh lapisan masyarakat.
“Kami semua terjebak dalam kondisi ini. Maksud saya, benar-benar semua orang,” ujar Shirin, ibu rumah tangga berusia 45 tahun dari Kermanshah, kepada Sky News.
Ia menuturkan, harga satu baki telur melonjak dari 280.000 toman menjadi 500.000 toman, atau sekitar Rp 180.000. Sementara harga minyak goreng lima kilogram naik drastis dari 470.000 toman (sekitar Rp220.000) menjadi 1,2–1,4 juta toman, setara Rp 480.000–Rp560.000.
Kebijakan Pemerintah Picu Kekhawatiran Baru
Di tengah situasi panas ini, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan kebijakan yang justru menambah kecemasan publik. Pemerintah memutuskan menghentikan pemberian kurs valuta asing bersubsidi bagi importir barang.
Sebagai gantinya, negara akan menyalurkan subsidi bulanan langsung kepada setiap warga. Namun banyak pihak menilai kebijakan ini berisiko mendorong pedagang menaikkan harga, terutama ketika aturan tersebut mulai berlaku pada 10 Januari.
Tekanan ekonomi sebelumnya juga telah meningkat setelah Iran memperkenalkan skema harga baru bahan bakar bersubsidi, yang menaikkan harga bensin nasional dan mempersempit daya beli masyarakat.
Tak mengherankan jika tuntutan demonstran kini tak lagi sebatas soal ekonomi. Di sejumlah kota, massa mulai meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah, menandakan pergeseran protes ke ranah politik.
HRANA mencatat, hingga 8 Januari, demonstrasi telah terjadi di sedikitnya 46 kota di 21 provinsi, dan jumlah itu terus bertambah.
Dengan krisis ekonomi yang belum menunjukkan tanda mereda, pembatasan informasi oleh pemerintah, serta meluasnya tuntutan politik, Iran kini berada di persimpangan berbahaya antara stabilitas dan gejolak berkepanjangan.(*)