HNSI Kota Batam Desak Pemko Secepatnya Evaluasi Izin Galangan Kapal

TelegrapNews.com, Batam – Kejadian ini yang kedua kalinya digalangan kapal PT ASL Shipyard Tanjung Uncang ,kali ini memakan korban 10 orang pekerja galangan kapal yang berlokasi di tanjung uncang tersebut.

Ledakan kapal Tanker MT Federal II tersebut mengundang reaksi beragam dari kalangan masyarakat kota Batam termasuk juga Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia.

Muslimin Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kota Batam menyoroti serius insiden kapal tanker MT Federal II yang menewaskan 10 orang pekerja dan 21 orang lainnya terluka. Insiden yang terjadi di galangan kapal di PT. ASL Shipyard Tanjung Uncang Batam dinilai sebagai bukti lemahnya pengawasan terhadap dunia industri maritim.

Lanjutnya , rasa duka dan keprihatinan yang mendalam atas kejadian ini dan menilai perlunya tindakan cepat dari seluruh pihak terkait, untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas industri galangan kapal di Kota Batam.

“Ledakan kapal tanker MT Federal II ini bukan hanya musibah, tapi juga peringatan keras bagi semua pihak. Ini sudah kejadian kedua di tempat yang sama. Artinya, ada sesuatu yang tidak berjalan baik dalam pengawasan dan penerapan standar keselamatan,” ujar Muslimin dalam keterangannya di Batam, Jumat (17/10/2025).

Ia menyampaikan, Batam dikenal sebagai salah satu industri galangan kapal terbesar di Indonesia.Akan tetapi pengawasan terhadap keselamatan kerja dan dampak lingkungan masih lemah.

Menurutnya, berbagai instansi dan lembaga terkait, serta pihak perusahaan harus bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan pekerja dan masyarakat pesisir.

“HNSI mendesak agar instansi maupun lembaga terkait melakukan evaluasi total terhadap seluruh izin dan standar operasional industri galangan kapal di Batam. Jangan sampai orientasi keuntungan membuat nyawa manusia diabaikan,” tegasnya.

Apalagi kondisi galangan kapal yang nota bene jelas diwilayah pesisir pantai juga menjadi rawan akan limbah galangan kapal menganggu aktifitas nelayan. Karena itu, setiap insiden besar seperti kebakaran atau ledakan bukan hanya berdampak pada perusahaan, tapi juga mengancam keselamatan masyarakat pesisir dan lingkungan laut.

“Kami dari HNSI sangat prihatin, karena para nelayan juga beraktivitas di sekitar kawasan tersebut. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa industri di pesisir tidak membahayakan kehidupan masyarakat sekitar,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa HNSI Batam akan terus mengawal kasus ini hingga ada langkah nyata dari pemerintah dan instansi terkait untuk memperbaiki sistem pengawasan dan penerapan keselamatan kerja di industri maritim.

“Keselamatan manusia adalah hal utama. Jangan tunggu korban berikutnya baru ada tindakan. Industri galangan kapal harus menjadi contoh profesionalisme, bukan sumber tragedi,” pungkas Muslimin. (FD)