Jokowi Hadir di Persidangan, Tunjukkan Ijazah dari SD hingga S1 di Hadapan Majelis Hakim

TelegrapNews.com – Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait masalah tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), yang melibatkan Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya, menjadi perhatian publik.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), Jokowi hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait perkara yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa.

Kehadiran Jokowi menjadi momen penting dalam proses persidangan tersebut. Bahkan, Jokowi membawa dokumen ijazah pendidikannya, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Di hadapan majelis hakim, Jokowi menjelaskan perjalanan akademiknya selama menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Ia menerangkan bahwa dirinya menjalani ujian skripsi pada 23 Oktober 1985 dan mengikuti wisuda pada 19 November 1985.

Jokowi juga menyampaikan bahwa ijazah S1 miliknya diterbitkan pada 5 November 1985. Keterangan tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum mengenai riwayat pendidikan dan dokumen yang menjadi objek polemik.

“Ijazah ini resmi diterbitkan pada 5 November 1985” ujarnya.

Dalam persidangan, Jokowi turut memperlihatkan ijazah pendidikannya kepada pengunjung sidang setelah meminta izin kepada majelis hakim.

Namun, persidangan juga diwarnai perdebatan terkait permintaan pihak Roy Suryo yang mempertanyakan kemungkinan dilakukannya pengujian laboratorium forensik ulang terhadap ijazah Jokowi.

Pihak Roy Suryo melalui kuasa hukumnya, Refly Harun, tetap mempertanyakan keaslian dokumen dan meminta adanya pengujian yang transparan dalam proses hukum.

“Kami meminta untuk dapat dilakukan pengujian ulang laboratorium forensik terhadap ijazah tersebut dan kami berharap dapat dilaksanakan secara transparan” ujar Refly.

Menanggapi permintaan tersebut, Jokowi menyatakan keberatan. Ia beralasan bahwa ijazah miliknya telah menjalani pemeriksaan di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dan merupakan dokumen pribadi.

Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan kesempatan kepada Roy Suryo untuk memeriksa ijazah fisiknya secara langsung. Menurutnya, pihak yang menyampaikan tuduhan harus membuktikan tuduhan tersebut.

Tingginya perhatian masyarakat terhadap perkara tersebut membuat aparat keamanan melakukan pengamanan ketat di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Ribuan personel gabungan dari TNI dan Polri dikerahkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerumunan maupun gesekan antara kelompok pendukung masing-masing pihak.

Pembatasan jumlah pengunjung juga diberlakukan. Hanya 80 orang yang diperbolehkan memasuki ruang sidang utama, dengan pembagian kuota bagi kelompok pendukung kedua belah pihak.

Persidangan ini menjadi perhatian luas karena menyangkut persoalan dugaan pencemaran nama baik, kebebasan menyampaikan pendapat, serta pembuktian dalam proses hukum.

Putusan majelis hakim menyatakan bahwasanya ijazah Jokowi dinyatakan sah. Terkait dengan penyebaran narasi ijazah palsu ini proses hukum juga berlanjut ke ranah pidana. Pengadilan menjatuhkan proses bersalah terhadap pihak pihak yg dianggap terbukti menyebarkan berita palsu dan ujaran kebencian.

Seluruh pihak tetap harus menghormati proses persidangan. Penentuan bersalah atau tidaknya para terdakwa sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.

Perkara tersebut kini menjadi sorotan publik yang menantikan bagaimana majelis hakim akan menilai seluruh keterangan saksi dan bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak.(*)