Telegrapnews.com, Batam – Komisi I DPRD Kota Batam kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (17/12/2024) untuk membahas polemik ganti rugi lahan di Teluk Bakau, Batu Besar, Nongsa. Rapat ini bertujuan mencari solusi atas permasalahan yang belum terselesaikan di kawasan tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Batam, M. Fadhli, mengonfirmasi bahwa RDP dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB. Dalam rapat ini, Komisi I akan mendengarkan keterangan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pengusaha, mahasiswa, dan instansi terkait.
Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam juga mengadakan pertemuan serupa pada Senin (16/12/2024).
Baca juga: Berkas Kasus Judi Online Apartemen Aston Belum Diterima, Kejati Kepri Tunggu Langkah Polda Kepri
Namun, pertemuan yang dijadwalkan pukul 08.30 WIB tersebut mengalami penundaan hingga pukul 11.00 WIB. Lebih dari itu, warga dan mahasiswa yang ingin berpartisipasi tidak diizinkan mengikuti diskusi, sehingga menimbulkan ketegangan di kalangan peserta.
“Kurangnya komunikasi dan ketidakjelasan tentang siapa yang diizinkan hadir dalam diskusi kemarin membuat situasi menjadi tidak kondusif,” ungkap salah satu peserta yang hadir.
M. Fadhli juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dalam undangan yang dikeluarkan. Ia menyoroti bahwa perusahaan yang hadir dalam pertemuan sebelumnya tidak memiliki legalitas yang sesuai dengan PT yang tercatat di BP Batam.
“Perusahaan yang diundang tidak sesuai dengan PT yang mendapatkan alokasi lahan. Misalnya, PT Citra Tri Tunas yang tercatat di BP Batam berbeda dengan PT Citra Buana Perkasa yang disebut dalam permohonan RDP,” ujar Fadhli.
Baca juga: Pemerintah Rencana Buka Rute Kapal Perintis Batam – Johor Bahru, Dukung Perdagangan dan Ekonomi
Polemik Nilai Ganti Rugi
Polemik ini terus berlanjut, terutama terkait ketidakpuasan warga atas nilai ganti rugi yang diterima. Warga Teluk Bakau menilai nilai ganti rugi lahan mereka tidak sesuai dengan ekspektasi dan tidak mencerminkan nilai sebenarnya.
Dengan digelarnya RDP ini, diharapkan ada solusi konkret yang dapat disepakati oleh semua pihak. Komisi I DPRD Batam berkomitmen untuk mengawal penyelesaian masalah ini agar tidak berlarut-larut dan dapat memberikan keadilan bagi warga yang terdampak.
Penulis: lcm
 untuk membahas polemik ganti rugi lahan di Teluk Bakau, Batu Besar, Nongsa.){kind=link}