Telegrapnews.com, Tanjungpinang – Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mencatatkan prestasi gemilang dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024. Dari target sebesar Rp1,738 triliun, realisasi PAD berhasil mencapai Rp1,777 triliun, atau 102,27 persen dari target yang ditetapkan.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp596 miliar, melampaui target Rp537 miliar dengan pencapaian 110,83 persen.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri, Dr. Diky Wijaya, M.Si., mengapresiasi keberhasilan tersebut.
“Alhamdulillah, hingga akhir tahun 2024, PAD kita melampaui target. Ini berkat kerja keras seluruh tim dan kepatuhan masyarakat Kepri dalam membayar pajak kendaraan bermotor,” ujar Diky, Kamis (9/1).
Selain PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) mencatatkan realisasi Rp522 miliar, atau 109,75 persen dari target Rp476 miliar. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) hampir memenuhi target, mencapai Rp490 miliar dari target Rp494 miliar, dengan realisasi 99,23 persen.
Diky menekankan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan di Kepulauan Riau.
Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pendapatan pajak dialokasikan untuk berbagai sektor, yaitu 40 persen untuk infrastruktur, 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, dan sisanya untuk bantuan sosial.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kepri atas kontribusinya. Pajak yang bapak dan ibu bayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang lebih baik,” tambah Diky.
Meski berhasil melampaui target, Diky mengingatkan pentingnya mempertahankan momentum ini dengan terus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus berinovasi untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pembayaran pajak.
“Ke depan, kami akan memastikan bahwa pendapatan daerah benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, serta terus memperbaiki pelayanan publik,” pungkasnya.
Dengan pencapaian ini, Provinsi Kepri memperkuat komitmennya dalam pengelolaan pendapatan daerah yang optimal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Khususnya di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang diharapkan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di tahun-tahun mendatang.
Penulis: lcm
