RDP Komisi VI DPR Soroti Isu Moratorium Lahan dan Pengelolaan BP Batam

Telegrapnews.com, Jakarta – Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI, Andre Rosiade.

Dalam kesempatan tersebut, Andre menyoroti sejumlah isu terkait pengelolaan dan kebijakan BP Batam. Termasuk soal moratorium lahan, pengelolaan rumah sakit BP Batam, pasokan air bersih. Serta pengelolaan Pelabuhan Internasional Batam Center.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi VI DPR Ancam Panggil Paksa Ketua Dewan Pengawas BP Batam Terkait Moratorium Lahan

Moratorium Lahan Jadi Sorotan

Salah satu isu utama yang dibahas adalah moratorium lahan di Batam. Andre mengingatkan BP Batam untuk tidak bermain-main dengan kebijakan tersebut.

Moratorium lahan yang ditetapkan pada 25 September 2024 sempat dibuka kembali pada 4 Oktober 2024, yang diduga terkait dengan kepentingan Pilkada.

Menanggapi hal tersebut, Andre mengusulkan agar moratorium lahan dilanjutkan untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam pembagian lahan.

“Jadi saya minta supaya tidak muncul terus dugaan dan permasalahan. Nanti dalam kesimpulan kita akan buktikan bahwa sambil akhir jabatan Pak Menteri, bahwa Komisi VI memerintahkan adanya moratorium,” tegas Andre, wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

Baca juga: Pengusaha Batam Minta DPR RI Libatkan Mereka dalam Rapat Soal Alokasi Lahan BP Batam

Keberadaan Rumah Sakit BP Batam

Andre juga menanyakan keberadaan rumah sakit BP Batam, yang sempat beredar isu bahwa rumah sakit tersebut telah dijual. Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menegaskan bahwa rumah sakit tersebut masih dimiliki oleh BP Batam dan tidak dijual, sehingga mengklarifikasi kekhawatiran masyarakat.

Masalah Air Bersih dan Pengelolaan Pelabuhan

Selain itu, isu terkait pengelolaan air bersih di Batam juga menjadi perhatian. Andre berharap pengelolaan air bersih di Batam dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari.

Ia juga mengungkapkan adanya keluhan masyarakat mengenai pengelolaan Pelabuhan Internasional Batam Center. Terutama terkait tender yang tidak transparan serta rencana investasi Rp3,5 triliun yang belum jelas.

Komisi VI DPR Harapkan Penjelasan BP Batam

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre berharap BP Batam dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terkait berbagai permasalahan yang dibahas, agar tidak ada lagi isu liar yang beredar di masyarakat Batam.

“Rapat ini direkam dan didengar secara terbuka oleh publik. Masyarakat Batam juga bisa melihatnya langsung,” ujarnya, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Batam.

Editor: dr