Satgas Pangan Polri membongkar praktik beras oplosan (ist)
Telegrapnews.com, Jakarta – Skandal besar kembali mengguncang industri pangan nasional! Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri berhasil mengungkap tiga produsen dan lima merek beras yang diduga menjual produk tidak sesuai standar mutu, bahkan diduga melakukan praktik beras oplosan yang merugikan rakyat hingga puluhan triliun rupiah!
Pengungkapan ini disampaikan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Polri sekaligus Kepala Satgas Pangan, Brigjen Pol Helfi Assegaf, dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (24/7/2025).
Berikut daftar produsen dan merek beras yang diungkap:
“Telah ditemukan dugaan peristiwa pidana. Status penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan,” tegas Brigjen Helfi.
Lebih lanjut, beberapa sampel beras dari produsen tersebut telah diteliti di laboratorium dan ditemukan ketidaksesuaian mutu yang signifikan.
Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, menyebut praktik ini sebagai penghinaan terhadap hak konsumen dan petani. Ia menuntut pemerintah untuk transparan dalam mengungkap identitas korporasi nakal dan tidak memberi ruang bagi praktik curang.
“Kalau perusahaan besar terlibat, jangan ditutup-tutupi. Penegakan hukum harus tegas, bahkan cabut izin usahanya!” seru Daniel, seperti dikutip kompas, Kamis, (24/7/2025).
Menteri Pertanian Amran Sulaiman turut angkat bicara dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR. Ia membeberkan, praktik oplosan beras ini sudah terjadi selama bertahun-tahun dan menyebabkan kerugian besar, baik bagi negara maupun masyarakat.
“Beras biasa dijual seolah-olah premium, hanya ganti bungkus! Kerugian masyarakat bisa tembus Rp 99 triliun per tahun,” ujar Amran.
Ia menambahkan bahwa modus operandi produsen adalah membeli beras curah biasa, kemudian mengemas ulang dalam karung merek premium, lalu menjualnya dengan harga tinggi.
Kapolri disebut telah menginstruksikan Satgas Pangan untuk bergerak cepat setelah adanya arahan langsung dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk membersihkan tata niaga pangan dari praktik mafia dan kecurangan.
DPR mendesak agar pengungkapan kasus ini menjadi momentum untuk reformasi besar-besaran tata niaga pangan nasional. Jika tidak, praktik curang seperti ini akan terus merugikan rakyat dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap kualitas pangan dalam negeri.
Editor: dr
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto digiring ke rumah tahanan, usai diamankan tim penyidika JAMPidsus Kejagung,…
Kapolda Kepri bersama rombongan dari Uniba. F. Istimewa TelegrapNews.com– Polda Kepulauan Riau menerima audiensi dari…
Presiden Prabowo saat bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. F . Istimewa Telegrapnews.com - Presiden…
Kapolda Kepulauan Riau Irjen. Pol. Asep Safrudin, S.I.K., M.H. memberikan penjelasan terkait tewasnya Bripda Natanael…
Ilustrasi bunga Bougenville. f. Istimewa TelegrapNews.com - Keberadaan pot tanaman bougenville yang terpasang di sejumlah…
Ilustrasi bendera Amerika Serikat dan Indonesia. F freepik TelegrapNews.com - Menteri Perang Amerika Serikat (AS)…