Telegrapnews.com, Yogyakarta – Di balik peta digitalisasi Indonesia yang terus meluas, masih tersimpan lubang hitam (blankspot) sinyal yang bisa menjadi titik lemah keamanan nasional. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengungkap fakta mencengangkan: ribuan desa di Indonesia belum tersentuh sinyal seluler dan layanan internet memadai.
Dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Menuju Zero Blankspot dan Penguatan Kapasitas Keamanan Siber di seluruh Indonesia yang digelar di Yogyakarta, Kamis (26/6/2025), Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa penguatan keamanan siber tidak bisa dipisahkan dari tata kelola politik dan keamanan nasional.
“Kita tidak ingin membangun jalan bebas hambatan digital yang ujungnya menjadi jalur masuk serangan siber,” tegas Eko Dono.
Ia mengutip Perpres Nomor 141 Tahun 2024 dan Perpres 82 Tahun 2022 yang menekankan peran Kemenko Polkam sebagai sumbu integrasi lintas sektor, demi memastikan pembangunan TIK sejalan dengan kepentingan nasional.
Namun, ancaman yang mengintai bukan sekadar soal koneksi. Berdasarkan data BAKTI Kominfo Maret 2025, masih ada 1.849 desa (2,2%) yang belum tersentuh sinyal sama sekali, serta 8.065 desa (9,6%) dengan kualitas internet sangat rendah. Daerah-daerah itu justru berada di kawasan strategis seperti Papua, Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi.
“Kesenjangan ini bukan hanya masalah infrastruktur, tapi menyangkut hak dasar warga negara. Agenda Zero Blankspot adalah bentuk nyata komitmen kita terhadap keadilan pembangunan,” ujar Eko.
Ancaman Dunia Maya
Ancaman lainnya datang dari dunia maya. Eko menyebut tren serangan siber meningkat tajam dalam dua tahun terakhir, menyasar data pribadi, lembaga pemerintah, hingga infrastruktur vital.
“Digitalisasi tanpa sistem keamanan yang kokoh hanya akan membuka pintu bagi disrupsi yang membahayakan kedaulatan negara.”
Senada, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri, Suprayitno, mendorong pemerintah daerah untuk memetakan titik-titik blankspot secara presisi dan menjadikannya sebagai prioritas pembangunan.
“Kami mendorong kepala daerah menjamin stabilitas keamanan agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi tidak terhambat. Semua wilayah harus dapat akses internet, terutama fasilitas layanan dasar seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan.”
Rapat koordinasi ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
Dalam era digital, blankspot bukan sekadar masalah sinyal. Ia bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk melemahkan bangsa. Apakah daerah Anda termasuk dalam peta blankspot Indonesia? Jangan anggap remeh, karena saat sinyal hilang, kedaulatan bisa ikut tergelincir.
Penulis: lcm
