Telegrapnews.com, Batam – Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra resmi menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) secara ex-officio setelah terpilih dalam Pilkada 2024.
Pasangan yang juga menjabat Walikota dan Wakil Walikota Batam ini akan menghadapi berbagai tantangan besar dalam menjalankan tugas mereka ke depan.
Menurut Dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Ady Muzwardi, Amsakar dan Li Claudia Chandra memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial.
Secara politik, hubungan mereka dengan pemerintah pusat sangat terbuka, mengingat keduanya berasal dari koalisi besar, dengan Amsakar dari Partai Nasdem dan Li Claudia Chandra dari Partai Gerindra.
Hal ini memberi mereka kekuatan untuk menjalin hubungan lintas kementerian dan menarik perhatian pemerintah pusat untuk kepentingan Batam.
Namun, hubungan politik mereka dengan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, yang berasal dari Partai Golkar, diprediksi tidak akan berjalan mulus. Terlebih, hubungan antara BP Batam dan Gubernur Kepri selama ini kurang harmonis, di mana BP Batam merasa kuat dengan mandat langsung dari pemerintah pusat dan enggan melibatkan Gubernur.
Di sisi ekonomi, Ady mengungkapkan bahwa ekonomi Batam tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia, yang menjadi tujuan investasi utama.
Salah satu tantangan besar yang harus dihadapi BP Batam adalah menarik investor asing untuk berinvestasi di Batam, menciptakan iklim investasi yang lebih baik dari negara-negara tersebut.
Batu Sandungan Rempang
Masalah sosial juga harus menjadi perhatian BP Batam yang baru, terutama terkait konflik lahan di Rempang yang masih berlangsung. Menurut Ady, penyelesaian konflik tersebut harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan keributan yang justru akan menghalangi masuknya investasi.
“Investor sedang memantau, apakah masalah Rempang dapat diselesaikan atau tidak. Jika bisa diselesaikan dengan baik, investasi lainnya akan masuk,” kata Ady seperti dilansir tempo, Selasa (25/2/2025).
Selain itu, regulasi yang mengatur kawasan ekonomi khusus (KEK) dan zona perdagangan bebas (FTZ) juga perlu diperbaiki agar keduanya bisa berjalan lebih efektif dalam satu kawasan.
Pembangunan pelabuhan logistik, seperti Batu Ampar, juga menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan agar Batam bisa mengurangi ketergantungan pada Singapura dalam proses ekspor.
Untuk jangka panjang, Ady mengusulkan agar BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun dapat disatukan dalam satu sektor yang terintegrasi. Ini akan membantu menciptakan investasi yang merata di wilayah Kepri, tidak hanya terpusat di Batam.
Pandangan Apindo Batam
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, memberikan beberapa masukan untuk Amsakar dan Li Claudia Chandra.
Ia menyoroti perlunya meningkatkan realisasi investasi, memperbaiki tata kelola lahan yang transparan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur vital seperti pelabuhan dan bandara yang masih berjalan lambat.
Rafki juga berharap agar pimpinan BP Batam yang baru dapat lebih dekat dengan pelaku usaha dan siap menerima masukan serta kritik yang ada, dengan memahami kondisi ekonomi global yang turut berpengaruh terhadap Batam.
Editor: dr
