Telegrapnews.com, Batam – Dunia industri di Kota Batam tengah dihadapkan pada badai baru. Kenaikan tajam tarif listrik dan harga gas industri membuat pelaku usaha kelimpungan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam angkat suara, memperingatkan dampak serius yang bisa berujung pada gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ketua APINDO Batam, Dr. Rafki Rasyid S.E., M.M, menyebut tarif listrik flexy blok 3 bagi pelanggan reguler PLN Batam naik sekitar 25 persen. Lebih mengejutkan lagi, harga gas industri melesat lebih dari 100 persen.
“Ini tekanan luar biasa bagi industri. Harga Pokok Penjualan (HPP) naik drastis. Produk kita makin tidak kompetitif di pasar global. Kalau dibiarkan, bisa-bisa banyak perusahaan terpaksa efisiensi, ujung-ujungnya PHK,” kata Rafki, Selasa (20/5/2025).
APINDO pun tak tinggal diam. Rafki mengaku telah menemui langsung manajemen PLN Batam dan PGN Batam untuk meminta penjelasan. PLN Batam berdalih tarif listrik naik akibat harga gas dari PGN yang melonjak dari US$5,9 ke US$7 per MMBtu, ditambah pelemahan rupiah. Sebagai catatan, PLN Batam juga tidak menikmati subsidi pemerintah seperti PLN pusat.
Sementara itu, PGN menyebut kenaikan harga gas industri disebabkan habisnya pasokan dari sumur-sumur gas di Sumatera hingga Jawa Barat. Kini, industri di Batam harus bergantung pada gas cair (LNG) yang harganya ditetapkan pemerintah berdasarkan standar internasional, mencapai US$16,8 per MMBtu—dua kali lipat lebih mahal dari sebelumnya.
Yang lebih menyakitkan, kata Rafki, adalah kenyataan bahwa gas dari wilayah Natuna yang dekat dengan Batam justru langsung diekspor ke Singapura, bukan dialirkan ke kawasan industri Batam.
“Batam dekat dengan Natuna, tapi pipa gasnya malah ke luar negeri. Sementara industri lokal dibiarkan megap-megap karena harga energi melambung,” tegas Rafki.
Minta Pemerintah Turun Tangan
APINDO mendesak pemerintah pusat segera turun tangan. Rafki mengatakan, koordinasi sudah dilakukan dengan APINDO dari berbagai daerah seperti Jabar, DKI, Lampung, dan Banten. Langkah berikutnya, mereka akan mengirim surat resmi ke Kemenperin dan Kementerian ESDM.
“Kami percaya, jika pemerintah serius peduli pada nasib industri dan tenaga kerja, harga gas dalam negeri harus dijaga tetap rendah. Jangan sampai industri pelan-pelan mati hanya karena mahalnya energi,” tutup Rafki.
Batam kini menjadi salah satu magnet pencari kerja dari berbagai daerah. APINDO mengingatkan, jika industri tumbang hanya karena tarif listrik dan gas yang mencekik, maka dampaknya akan sangat luas, dan ironis.
Penulis : Wawan Septian
