More

    Ansar Ahmad Usulkan Seluruh Wilayah Kepri jadi Kawasan Pelabuhan Bebas atau FTZ

    Gubernur Provnsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. F. Istimewa

    TelegrapNews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago berkunjung ke Mapolda Kepri, Jumat (3/7/2026). Hadir sejumlah pejabat termasuk di antaranya Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

    Kesempatan tersebut dimanfaatkan Ansar Ahmad untuk menyampaikan beberapa usulan strategis terkait Kepulauan Riau. Yang paling menarik adalah, Ansar mengusulkan agar semua wilayah di Kepri masuk menjadi kawasan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ).

    BACA JUGA:  Tokoh Pemuda Kepri Bakal Laporkan Lurah Pasir Panjang, anggota DPRD Fraksi PDI, Penggiat Medsos dan Kabag Tapem Karimun Terkait Pencemaran Nama Baik dan UU ITE

    ” Saya berharap Kalau bisa seluruh wilayah Kepri dijadikan kawasan pelabuhan bebas, sehingga perlakuan harga-harga barang bisa sama dan tidak ada lagi disparitas. Ini juga akan meningkatkan daya saing Kepri. Dan dengan demikian maka distribusi barang antar-pulau juga tidak mengalami kesulitan,” katanya.

    Meski menurut Ansar, usulan tersebut tidak bisa langsung terealisasi. Harus ada kajian lebih mendalam dari pemerintah pusat. Ada sejumlah pertimbangan nantinya misalnya dari sistem keamanan dan juga potensi berkurangnya penerimaan negara.

    BACA JUGA:  Ayo Warga Kepri, Lengkapi Dokumen Kendaraan Anda, Polda Kepri akan Gelar Operasi Zebra Mulai 16 November Mendatang

    “Jadi setelah disampaikan langsung ke Pak Menteri tadi, langsung direspon dengan baik. Tapi itu tadi, memang harus ada kajian terutama terkait pengamanan dan kemungkinan adanya penerimaan negara yang berkurang,” tambahnya.

    Ansar mengatakan, dalam rapat dengan menteri, keamanan wilayah perbatasan menjadi sorotan. Dimana menurutnya, banyak kejahat lintas negara seperti penyelundupan narkoba hingga TPPO.

    BACA JUGA:  Ansar Ahmad dan Istri Coblos di TPS 14, Ajak Masyarakat Kepri Gunakan Hak Pilih

    “Sudah dibahas, termasuk masalah illegal mining, penyelundupan narkotika, trafficking, dan berbagai kejahatan lintas negara lainnya. Tim kerja yang sudah dibentuk akan terus kita efektifkan,” katanya.

    Ia menjelaskan, tim pengawasan ini melibatkan berbagai instansi dan diketuai oleh Wakapolda Kepri. Selain itu, Pemerintah Provinsi Kepri juga terus memperkuat sinergi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk memperketat pengawasan terhadap keberangkatan calon pekerja migran.(*)

    Baca berita lainnya

    Leave a reply

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini