Telegrapnews.com, Batam – Penamaan Flyover Laksamana Ladi di Batam yang diresmikan pada 31 Desember 2024 terus menuai kontroversi. Sejumlah pihak, termasuk tokoh Melayu dan peneliti sejarah, mempertanyakan keberadaan nama tersebut dalam sejarah Kesultanan Melayu Lingga.
Menurut Dedi Arman, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), tidak ada bukti sejarah yang mencatat nama Laksamana Ladi dalam tradisi Kesultanan Melayu Lingga.
“Saya belum pernah mendengar nama Laksamana Ladi di kerajaan Melayu atau Melayu Lingga. Jika Ladi adalah tokoh lokal, kemungkinan ia seorang Batin, bukan Laksamana,” ujar Dedi, Kamis (2/1/2024).
Ia menambahkan bahwa “Ladi” lebih mungkin merujuk pada suku atau kelompok Melayu Ladi yang berasal dari Mindanao, Filipina, bukan wilayah Melayu Lingga.
Hal senada diungkapkan oleh Datok Machmur Ismail, anggota Dewan Kehormatan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri. Sebagai tokoh yang lahir dan besar di Batam, Machmur mengaku tidak pernah mendengar nama Laksamana Ladi dalam tradisi lisan masyarakat Melayu.
“Saya sudah 75 tahun tinggal di sini, tetapi nama itu baru saya dengar. Sei Ladi sendiri diyakini berasal dari banyaknya pohon keladi yang tumbuh di daerah tersebut,” ujar Machmur, Rabu (1/1/2024).
Pihak LAM Batam dan LAM Kepri telah meminta Kepala BP Batam untuk meninjau kembali penggunaan nama tersebut.
Versi BP Batam
Di sisi lain, BP Batam menjelaskan bahwa penamaan Flyover Laksamana Ladi bertujuan untuk menghormati jasa seorang tokoh lokal yang dikenal melalui kearifan lokal. Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menggagas nama tersebut berdasarkan cerita lokal yang menyebutkan Laksamana Ladi sebagai pemimpin tangguh angkatan laut Melayu.
“Laksamana Ladi dikenal menjaga perairan Kepulauan Riau dari ancaman bajak laut dan kekuatan asing. Meski tidak tertulis di literatur resmi, kisahnya merupakan bagian dari tradisi lisan masyarakat,” ungkap Komandan Lantamal IV Batam, Laksamana Pertama TNI Tjatur Soniarto, saat peresmian flyover.
Sei Ladi sendiri telah lama digunakan sebagai nama waduk dan kini diabadikan untuk flyover sebagai penghormatan terhadap jasa tokoh tersebut.
Kontroversi Berlanjut
Namun, kritikus berpendapat bahwa penamaan infrastruktur publik seharusnya didasarkan pada fakta sejarah yang jelas, bukan semata kearifan lokal. Mereka khawatir penggunaan nama tanpa bukti sejarah dapat menimbulkan kebingungan dan merusak pemahaman generasi mendatang tentang sejarah lokal.
Polemik ini mengundang perhatian publik, menyoroti pentingnya kajian sejarah yang mendalam sebelum memberikan penghormatan berupa nama tokoh pada fasilitas umum. Bagi masyarakat Batam, ini juga menjadi momen refleksi untuk memperkaya pemahaman tentang sejarah dan identitas lokal mereka.
Penulis: dr
