Anak 10 Tahun Bunuh Diri Diduga karena Tidak Bisa Beli Buku dan Pena, DPR RI Minta Negara Bertanggungjawab

TelegrapNews.com – Peristiwa meninggalnya YBS, 10, seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli buku dan pena menyita perhatian publik. Negara dinilai harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania, menilai tragedi tersebut tidak akan terjadi apabila negara hadir memberikan perlindungan yang memadai terhadap anak, termasuk pemenuhan hak atas pendidikan.

“Ini harus menjadi alarm serius bagi negara. Ini adalah potret buruk dunia pendidikan, termasuk pemenuhan hak-hak anak,” kata Ina Ammania kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).

Kasus meninggalnya YBS tengah menjadi perhatian publik. Siswa kelas IV SD itu diduga mengakhiri hidupnya karena tidak dapat membeli buku dan pena dengan harga kurang dari Rp 10.000.

Keterbatasan ekonomi keluarga disebut menjadi faktor utama. Ibu korban, MGT, 47, merupakan orang tua tunggal yang bekerja sebagai petani dan buruh serabutan, serta harus menafkahi lima orang anak.

Selain menyampaikan duka mendalam, legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur III itu menegaskan peristiwa tersebut seharusnya tidak terjadi, mengingat negara telah mengalokasikan anggaran pendidikan hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

Ia juga menyinggung berbagai program bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu yang disalurkan melalui sejumlah kementerian. Menurutnya, jika bantuan tersebut tepat sasaran, persoalan sederhana seperti kekurangan buku dan pena seharusnya dapat teratasi.

“Apakah buku dan pena itu terlalu mahal sehingga negara tidak bisa hadir? Ini adalah bentuk kelalaian negara yang gagal memberikan perlindungan dan pencegahan,” tegas Ina.

Ina juga menyoroti peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang dinilai gagal melindungi anak-anak rentan, khususnya di wilayah Ngada.

Ia mengingatkan, pada tahun 2025 Kabupaten Ngada juga menjadi sorotan nasional akibat kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan aparat penegak hukum.

“Artinya, Kemen PPPA gagal menjamin perlindungan anak. Mereka tidak belajar dari kasus tahun lalu ketika sejumlah anak di Ngada menjadi korban pornografi dan perdagangan manusia,” ujarnya.

Legislator Fraksi PDIP itu menekankan pentingnya menelusuri akar persoalan yang terjadi di daerah tersebut, termasuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, yang diduga turut mendorong terjadinya tragedi tersebut.

“Di sinilah peran Kemen PPPA dituntut, bagaimana melakukan perlindungan anak sejak dini, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat,” pungkasnya.(*)

Sumber: jawapos.com