Anggota DPRD Kepri Kritisi BUMD yang Terus Merugi, Suhadi Minta Audit Eksternal

Telegrapnews.com, Batam – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dari Fraksi Nasdem, Suhadi, mengkritik tajam kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kepri. Dia menilai BUMD itu terus mengalami kerugian tanpa menghasilkan dividen.

Suhadi menyampaikan bahwa, meskipun BUMD-BUMD tersebut terus menerima suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepri, hingga kini belum ada keuntungan yang dapat dikontribusikan kepada daerah.

“BUMD ini selalu mendapatkan dukungan dari APBD, tapi kinerja tidak menunjukkan hasil yang positif. Tidak ada dividen yang disetor untuk pendapatan asli daerah,” ujar Suhadi dalam wawancara di Batam Center, Kota Batam, Rabu (6/11/2024).

Baca juga: Operasi Gabungan di Kampung Aceh Batam: 88 Warga Positif Narkoba, Puluhan Bong Diamankan

Legislator yang duduk di Komisi II DPRD Kepri ini bahkan mendesak agar dilakukan audit eksternal terhadap tiga BUMD di Kepri, yakni PDAM Tirta Kepri, Badan Usaha Pelabuhan (BUP), dan Pembangunan Kepri. Suhadi menilai kinerja BUMD tersebut jauh dari harapan dan menganggap langkah evaluasi mendalam perlu segera diambil.

“BUMD di Kepri kinerjanya masih buruk. Ketiga BUMD ini belum mampu menghasilkan dividen. Saya rasa perlu dilakukan audit eksternal untuk menilai dan memperbaiki kinerja mereka,” katanya.

Ia menyarankan, jika pengelola BUMD merasa tidak mampu meningkatkan kinerja, maka melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan dapat menjadi opsi untuk membantu memulihkan kondisi BUMD yang saat ini dianggapnya “sakit” atau tidak produktif.

Suhadi menyoroti bahwa sektor pengelolaan pelabuhan di Kepri, yang diharapkan menjadi sumber penghasilan, hingga kini masih nihil dalam kontribusi dividen.

Baca juga: Isdianto Dukung Penuh HMR di Pilkada 2024, Sebut Kepri Butuh Pemimpin Berkualitas

Suhadi menilai bahwa seharusnya BUMD berperan sebagai penyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun kenyataannya justru terus mengandalkan subsidi tanpa memberikan keuntungan.

“Kami juga telah menggelar rapat dengan Bapenda terkait salah satu sektor penghasil Kepri ini, namun sayangnya belum ada dividen yang masuk,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Suhadi mengungkapkan bahwa beberapa target pendapatan BUMD masih jauh dari pencapaian. Misalnya, target laboratorium lingkungan sebesar Rp2,8 miliar, namun realisasinya hanya Rp150 juta, atau kurang dari 1%. Begitu pula dengan target retribusi penjualan tanaman di KLHK Lab PU sebesar Rp2,8 miliar, yang baru terealisasi Rp145 juta.

“BUMD seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan bagi Kepri, tapi realisasinya tidak sesuai harapan,” keluhnya.

Suhadi mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar. Untuk BUP, Rp4,5 miliar, untuk Tirta Kepri, dan Rp5 miliar untuk Pembangunan Kepri tahun ini. Namun, dengan anggaran tersebut, belum ada hasil signifikan yang diperoleh.

“Kami berharap ada dividen yang bisa ditarik. Jika kinerja buruk ini terus berlanjut, kami akan meminta pertanggungjawaban dari mereka. Jika perlu, pengelola yang tidak mampu harus mengundurkan diri,” tegas Suhadi.

Penulis: lcm