Telegrapnews, Batam – Terobosan besar kembali dilakukan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Jika sebelumnya hanya mengelola 8 pulau, kini wilayah kerja BP Batam akan diperluas menjadi 22 pulau dengan status Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).
Langkah ini akan mengubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2007, yang selama ini menjadi dasar hukum FTZ Batam. Perluasan wilayah ini diproyeksikan akan membuka peluang investasi baru bernilai ratusan triliun rupiah, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat posisi Batam sebagai pusat logistik, manufaktur, dan perdagangan internasional.
Konsultasi Publik Perubahan Regulasi
BP Batam mengundang berbagai pihak untuk konsultasi publik rancangan perubahan PP Nomor 46/2007, Rabu (27/8/2025), di Gedung BP Batam.
Hadir stakeholder dari Kementerian Keuangan, Bea Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Forkopimda Batam, akademisi, asosiasi perusahaan, LSM, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepri, hingga Lembaga Adat Melayu Kepri.
Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi, menegaskan perluasan wilayah FTZ Batam adalah langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Dengan perluasan wilayah, kita harapkan investasi lebih luas bisa masuk, lapangan kerja baru tercipta, dan posisi Indonesia dalam jaringan perdagangan internasional semakin kuat,” ujarnya secara daring.
Target Ekonomi Batam Tumbuh 10%
Menurut Elen, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Batam bisa mencapai 10%, atau 2% di atas rata-rata nasional. Dukungan regulasi terbaru yakni PP 25/2025 dan PP 28/2025 menjadi dasar penguatan peran KPBPB Batam sebagai pusat industri, perdagangan, dan pariwisata strategis.
Sementara itu, Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saat, menegaskan hak-hak masyarakat dan swasta tetap akan dihormati dalam pengembangan wilayah baru.
“Warga yang sudah tinggal tapi belum memiliki hak resmi akan diprioritaskan. Nelayan tetap bisa melaut, kawasan pesisir akan dilindungi, dan hak atas tanah swasta yang ada sebelumnya akan tetap diakui,” jelasnya.
Perluasan Jadi 22 Pulau
Dengan perubahan ini, BP Batam akan mengelola 22 pulau dengan total luas 152.686,44 hektare. Sebelumnya, hanya ada 8 pulau utama, yakni:
- Pulau Batam
- Pulau Tonton
- Pulau Nipah
- Pulau Setokok
- Pulau Rempang
- Pulau Galang
- Pulau Galang Baru
- Pulau Janda Berhias
Kini, ditambahkan 14 pulau baru di sekitar Batam yang akan mendapat fasilitas sama dengan FTZ Batam. Hal ini membuat kawasan strategis baru siap dikembangkan sebagai destinasi investasi global.
Perluasan FTZ Batam menjadi 22 pulau ini bukan sekadar ekspansi wilayah, tetapi langkah strategis yang diyakini akan membawa Batam setara dengan pusat perdagangan internasional seperti Johor dan Singapura.
Dengan regulasi baru, kemudahan investasi, serta perlindungan bagi masyarakat lokal, Batam diproyeksikan akan menjadi magnet investasi dan destinasi unggulan ekonomi Indonesia di masa depan.
Editor: dr
){kind=link}