DPRD Usulkan Moratorium Parkir Tepi Jalan, Bongkar Permainan ‘Raja Kecil’ Penyebab Bocornya PAD

Telegrapnews.com, Batam – Drama di balik retribusi parkir tepi jalan di Kota Batam kembali mencuat ke permukaan. Dalam Rapat Paripurna DPRD Batam, Senin (30/6/2025), Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam, Muhammad Mustofa, secara mengejutkan mengusulkan moratorium atau penghentian sementara penarikan retribusi parkir selama tiga bulan!

Usulan ini bukan tanpa alasan. Mustofa secara blak-blakan menyebut banyaknya praktik permainan alias “raja-raja kecil” yang selama ini mengendalikan sistem parkir dan menyebabkan kebocoran pendapatan daerah.

“Ini bertujuan memutus mata rantai dengan para pemain. Retribusi parkir bisa dievaluasi agar ke depannya menjadi lebih maksimal,” tegas Mustofa di hadapan para anggota dewan.

Penerimaan Jauh dari Target

Data mencatat, pada tahun 2024, penerimaan dari retribusi parkir tepi jalan hanya mencapai Rp 11 miliar—jauh di bawah potensi riil yang dimiliki Kota Batam. Padahal, berdasarkan estimasi, Batam memiliki sekitar 895 titik parkir yang jika dikelola dengan sistem modern, bisa menghasilkan hingga Rp 70 miliar.

Mustofa menegaskan, kebocoran ini tak bisa dibiarkan. Ia meminta Pemko Batam untuk segera menindaklanjuti temuan ini dengan melibatkan seluruh pemangku kebijakan, serta menuntut Dinas Perhubungan agar tak lagi bermain aman dan mulai melakukan terobosan nyata.

“Kami butuh sistem parkir berlangganan dan parkir mandiri yang tersistem dan transparan. Kalau dikelola serius, potensi PAD dari sektor parkir bisa melesat tajam,” jelas Mustofa.

Tak hanya itu, ia juga mengkritik keras kinerja Dinas Perhubungan yang dianggap belum maksimal dalam mengelola sektor parkir. Ia mendesak adanya inovasi teknologi dan pengawasan ketat terhadap juru parkir dan sistem pembayaran.

Banggar DPRD Batam pun merekomendasikan sejumlah langkah konkret, termasuk:

1. Moratorium penarikan retribusi parkir selama 3 bulan;
2. Evaluasi total sistem pengelolaan parkir;
3. Pemetaan ulang titik parkir strategis;
4. Digitalisasi sistem pembayaran parkir.

Dengan langkah ini, diharapkan Kota Batam bisa memutus mata rantai kebocoran yang selama ini digerakkan oleh oknum-oknum yang bermain di balik layar.

Akankah moratorium ini menjadi titik balik pengelolaan parkir di Batam? Atau justru membuka kotak pandora permainan lama yang selama ini tak tersentuh?

Editor: dr