More

    Gagal Berbisnis dan Urus Alokasi Lahan, Timotius Terancam 4 Tahun Penjara

    Tim kuasa hukum terdakwa saat menjalani sidang di PN Batam. Fm telegrapnews.com

    TelegrapNews.com — Perkara dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai Rp1,947 miliar terkait pengurusan alokasi lahan di kawasan strategis Kabil, Batam, kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (18/11/2026).

    Terdakwa Timotius Wijaya menjalani persidangan atas perkara yang bermula dari permintaan bantuan pengurusan lahan oleh pelapor bernama Canuar Wu.

    Berdasarkan uraian perkara, pelapor meminta bantuan Timotius Wijaya untuk mengurus alokasi lahan di kawasan Kabil. Dalam proses tersebut, Timotius disebut menerima uang jasa sebesar Rp1,947 miliar. Pelapor bersedia memberikan uang tersebut karena berharap pengurusan lahan berhasil sehingga dirinya berpotensi memperoleh keuntungan atau fee sebesar Rp10 miliar.

    Namun, dalam perjalanannya, proses pengurusan lahan tersebut tidak berhasil. Persoalan kemudian berlanjut ke ranah hukum setelah pelapor melaporkan perkara tersebut ke Polda Kepulauan Riau (Kepri).

    BACA JUGA:  8 Eks Pejabat Kemnaker Divonis Berbeda, Paling Tinggi 7,5 Tahun Penjara terkait Korupsi Rencana Penggunaan TKA

    Sebelum perkara dilaporkan, Timotius disebut sempat menawarkan penyelesaian secara kekeluargaan dengan memberikan sebidang lahan miliknya di Selatpanjang sebagai bentuk penggantian kerugian. Akan tetapi, tawaran tersebut ditolak oleh pelapor. Alasannya, proses penjualan lahan dinilai membutuhkan waktu cukup panjang. Pelapor disebut hanya menginginkan pengembalian uang dalam bentuk tunai atau cash.

    Selain menawarkan lahan, Timotius Wijaya juga menyerahkan sebuah mobil Rubicon kepada pelapor sebagai jaminan. Penyerahan kendaraan tersebut dimaksudkan sebagai bukti itikad baik terdakwa bahwa dirinya masih memiliki komitmen dan ikitad baik akan membayar seluruh kerugian yang dialami pelapor. Jaminan tersebut diberikan dengan harapan persoalan dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus berlanjut ke proses hukum. Namun, pelapor tetap melanjutkan laporan ke Polda Kepri. Sementara itu, berdasarkan keterangan pihak terdakwa, mobil Rubicon yang diserahkan sebagai jaminan tersebut hingga kini masih berada dalam penguasaan dan digunakan oleh pelapor.

    BACA JUGA:  Kasus Lahan Hutan Lindung: Polisi Akan Panggil Direktur Lahan BP Batam

    Dalam persidangan, persoalan jaminan kendaraan itu turut menjadi bagian dari keterangan dan keberatan yang disampaikan pihak terdakwa. Timotius mengaku keberatan karena laporan hukum tetap dilanjutkan meskipun kendaraan yang diserahkan sebagai jaminan masih berada dalam penguasaan pelapor.

    Pada persidangan lanjutan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yuanne Marietta Rm, didampingi hakim anggota Tri Lestari dan Irpan Hasan Lubis, kuasa hukum terdakwa, Rano Iskandar Sirait, mengajukan surat permohonan agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dikesampingkan.

    Permohonan tersebut diajukan dengan alasan saksi yang keterangannya tercantum dalam BAP tidak hadir dalam persidangan.

    “Saya ingin mengajukan surat permohonan untuk mengesampingkan laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dikarenakan saksi terkait tidak menghadiri persidangan,” kata Rano dalam persidangan.

    BACA JUGA:  Kejari Batam dan Satgas Siri Kejagung Tangkap Buronan Kejari Badung di Pelabuhan Harbourbay

    Majelis hakim menerima dan mencatat permohonan tersebut untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam proses persidangan.
    Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Timotius Wijaya dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Kedua pasal tersebut dalam dakwaan memiliki ancaman pidana maksimal empat tahun penjara.

    Hingga persidangan berlangsung, perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di PN Batam. Majelis hakim akan melanjutkan pemeriksaan dengan mendengarkan keterangan para saksi serta mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak.

    Perkara ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi maupun kerja sama pengurusan lahan. Kejelasan dokumen, kewenangan pihak yang terlibat, serta bukti setiap transaksi menjadi hal penting untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari.

    Baca berita lainnya

    Leave a reply

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini