Telegrapnews.com, Batam – Ganti menteri, ganti kurikulum. Begitulah nasib kurikulum pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2013, ada namanya Kurikulum K13, lalu era Nadiem berganti jadi Kurikulum Merdeka.
Sekarang era Nadiem Makarim sudah berahir. Masuk era Abdul Mu’ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Lalu, apakah Kurikulum Merdeka juga akan berakhir di tangan menteri yang baru?
Baca juga: Mantan Sesmil Presiden Sarankan Mayor Teddy Mundur dari TNI Demi Jabatan Seskab
Ini jawaban Abdul Mu’ti usai sertijab menteri di Jakarta, Senin (21/10/2024).
Dia menegaskan bahwa dirinya tidak akan terburu-buru dalam memutuskan nasib Kurikulum Merdeka. Mu’ti menyatakan akan terlebih dahulu menghimpun masukan dari berbagai pihak sebelum membuat keputusan terkait kelanjutan kurikulum tersebut.
Mu’ti menyadari adanya polemik di masyarakat mengenai penerapan Kurikulum Merdeka dan mengaku ingin mengambil langkah yang lebih hati-hati.
“Kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan. Apalagi memang ada polemik yang sekarang masih terus terjadi di masyarakat,” ungkap Mu’ti kepada para wartawan usai acara sertijab.
Baca juga: Telkom Sediakan Layanan Telekomunikasi Digital Andal, Hingga Menjadi TV Pool Acara Pelantikan
Mu’ti juga mengakui bahwa penerapan Kurikulum Merdeka tidak sepenuhnya dapat dijalankan oleh semua satuan pendidikan. Oleh karena itu, ia memberikan sinyal bahwa kebijakan terkait kurikulum tersebut akan dievaluasi lebih lanjut.
“Ini kan masih baru, bahkan penerapannya walau sudah dinyatakan harus diterapkan semua, pada praktiknya belum semua satuan pendidikan bisa melaksanakannya. Jadi kita akan lihat lebih lanjut,” tambah Mu’ti seperti dikutip republika, Selasa (22/10/2024).
Menurutnya, kebijakan yang baik tidak bisa diputuskan dengan tergesa-gesa, melainkan perlu melibatkan masyarakat secara aktif. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan yang akan diambil nantinya akan sejalan dengan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kami ingin kebijakan Kemendikdasmen adalah kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tapi yang penting lagi, kebijakan tersebut harus menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program presiden Prabowo dan Gibran,” tutup Mu’ti.
Editor: denni risman
