 Rempang Eco City kembali memanas.){kind=link}
Telegrapnews.com, Batam — Konflik terkait penolakan warga Pulau Rempang terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City kembali memanas. Pada Rabu (18/12) dini hari, masyarakat Pulau Rempang menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh puluhan orang yang terindikasi sebagai pegawai PT Makmur Elok Graha (MEG).
Menurut laporan Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang, insiden terjadi sekitar pukul 00.50 WIB. Puluhan orang menyerang warga, mengakibatkan delapan orang luka-luka. Rinciannya, empat orang mengalami luka sobek di kepala. Satu orang luka berat, satu warga terkena panah. Satu warga patah tangan, dan satu lainnya mengalami luka ringan. Selain itu, sejumlah posko warga di Kampung Sembulang Hulu dan Kampung Sei Buluh dirusak, bersama belasan kendaraan bermotor milik warga.
Tanggapan KontraS
Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Vebrina Monicha, mengecam keras insiden ini. Ia menilai bahwa kekerasan tersebut adalah bentuk “capital of violence” atau kekerasan berbasis kepentingan modal.
“Kekerasan ini terus diakselerasi demi kepentingan investasi itu sendiri. Capital of violence ini menyebabkan teror psikologis yang dilanggengkan negara terhadap masyarakat. Hak atas ruang aman, hidup nyaman, dan jauh dari rasa takut telah dihilangkan dari masyarakat Rempang,” ujar Vebrina dalam keterangan pers, Rabu (18/12/2024).
Vebrina juga menyoroti bahwa sejak ditetapkannya Rempang Eco City sebagai PSN, tekanan terhadap masyarakat yang menolak proyek ini terus berlangsung tanpa adanya upaya nyata untuk menghentikan kekerasan.
Baca juga: LAM Batam Kecam Kekerasan di Rempang, Desak Tinjau Kembali Proyek Rempang Eco City
Selain korban luka, kerusakan akibat insiden ini cukup signifikan. Posko warga yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dan koordinasi hancur, sementara belasan kendaraan bermotor rusak parah. Warga merasa terancam dan trauma akibat serangan ini.
Konflik di Pulau Rempang mencerminkan ketegangan antara kepentingan pembangunan proyek nasional dan hak-hak masyarakat lokal.
Publik mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk segera menghentikan kekerasan, mengusut tuntas insiden ini, dan mencari solusi damai yang menghormati hak masyarakat setempat.