Telegrapnews.com, Batam — Kekerasan yang menimpa masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, memicu kemarahan luas di Kepulauan Riau. Ketua GM BP3KR, Basyaruddin Idris, dengan tegas mengutuk aksi biadab yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang terhadap warga setempat.
“Sungguh biadab perbuatan itu, sangat tidak manusiawi,” ujar Basyaruddin, seperti dikutip jurnalkepri, Kamis (19/12/2024).
Basyaruddin menyatakan, pihaknya bersama Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau akan segera menyampaikan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo.
Mereka juga berencana menghadap langsung bersama tokoh-tokoh Melayu dari Rempang Galang untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi.
Baca juga: Konflik di Pulau Rempang: Warga Diserang, KontraS Sebut Kekerasan Berbasis Kepentingan Modal
Sebagai wujud kepedulian, masyarakat Kepulauan Riau menyampaikan tujuh poin pernyataan sikap terkait insiden tersebut:
1. Mengutuk keras aksi biadab yang dilakukan oleh sekelompok orang di Pulau Rempang.
2. Mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku kekerasan yang telah menganiaya delapan warga Rempang.
3. Meminta aparat berwenang untuk menjaga keselamatan warga Rempang.
4. Meminta pemerintah pusat bersikap bijak dengan tidak membenturkan kepentingan investasi PSN Rempang Eco City dengan kehidupan masyarakat Melayu di Rempang.
5. Menegaskan bahwa masyarakat Melayu tidak anti-investasi, tetapi menolak investasi yang mengganggu kehidupan dan peradaban warga lokal. Mereka meminta kawasan investasi dipindahkan ke lokasi lain yang tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.
6. Menghentikan segala bentuk intimidasi dan kekerasan terhadap warga Pulau Rempang.
7. Mengajak masyarakat Melayu di seluruh Tanah Air untuk bersatu mendukung dan membantu warga Rempang.
Baca juga: Kampung Sembulang Rempang Diserang, Diduga Melibatkan Oknum Suruhan PT MEG
Maklumat ini telah ditandatangani oleh sejumlah tokoh adat dan pemimpin masyarakat Melayu, termasuk:
1. Yang Dipertuan Besar Perhimpunan Zuriat dan Kerabat Kesultanan Riau-Lingga, Sultan Hendra Syafri Riayat Syah.
2. Ketua Umum LAM Kepulauan Riau, Dato’ Seri Setia Utama H. Abdul Razak Ab.
3. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABMI) Wilayah Kepri, Dato’ Perdana Abdul Malik.
4. Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Kepri, Ridarman Bay.
5. Ketua GM BP3KR, Basyaruddin Idris.
Pernyataan sikap ini mencerminkan solidaritas masyarakat Melayu dalam mempertahankan hak dan martabat mereka di tengah konflik yang semakin memanas akibat proyek strategis nasional yang kontroversial.
Editor: dr
