Menghitung Kerugian Negara di Tengah Proyek Gagal Revitalisasi Dermaga Utara Batu Ampar, Batam

Telegrapnews.com, Batam – Proyek revitalisasi Dermaga Utara Batu Ampar, Batam tengah diselidiki oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau (Kepri) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemeriksaan fisik dilakukan pada Rabu (31/7/2024) untuk menghitung kerugian negara akibat proyek yang dinyatakan gagal tersebut. Proyek ini menggunakan dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 81 miliar kini.

Baca juga: Masjid Agung Raja Hamidah Batam Resmi Dibuka, Targetkan Peningkatan Kunjungan Wisata Religi

Di sisi lain, Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam, Dendi Gustinandar, menyatakan pada 3rd Port Development South East Asia Summit (PDSEAS) 2024 di Bangkok, Thailand (10/9/2024), bahwa transformasi Pelabuhan Batu Ampar tidak lepas dari komitmen Muhammad Rudi serta kolaborasi BP Batam dengan PT Persero Batam.

Data BP Batam menunjukkan peningkatan kinerja bongkar muat peti kemas di pelabuhan, mencapai 313 ribu TEUs pada semester I 2024, naik 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan ini terjadi berkat modernisasi infrastruktur seperti pengoperasian Ship to Shore Crane (STS) dan Mobile Harbor Crane (MHC), yang berhasil mempercepat produktivitas dari 8-10 boks per jam menjadi 40-50 boks per jam.

Baca juga: Hasil Survei Poltracking: Pasangan ASLI Unggul di Pemilih Lintas Agama Pilkada Batam 2024

Namun, Parlin Purba, Ketua Gibran Centre, memberikan sorotan tajam terkait proyek gagal tersebut. Menurutnya, meski ada peningkatan kinerja pelabuhan, proyek revitalisasi Dermaga Utara yang dihentikan telah menyebabkan kerugian negara yang signifikan.

“Proyek ini menelan anggaran sekitar Rp 81 miliar. Namun hasilnya hanya berupa kontainer bekas yang tertimbun di perairan dermaga,” ungkap Parlin.

Ia juga menambahkan bahwa jika BP Batam lebih bertanggung jawab, proyek ini seharusnya bisa berjalan dengan baik. Mmberikan manfaat besar bagi ekonomi Batam, termasuk peningkatan pendapatan daerah dan penciptaan lapangan kerja di pelabuhan.

Dengan gagalnya proyek ini, kesempatan untuk melayani kapal bermuatan besar hingga 30.000 TEUs pun hilang. Padahal seharusnya bisa meningkatkan kapasitas bongkar muat secara signifikan.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat BP Batam, Sazani, belum memberikan respons terkait pertanyaan mengenai proyek gagal tersebut.

Penulis: lcm