Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1447 H Jatuh pada 18 Februari, Ini Alasannya

TelegrapNews.com – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengungkapkan alasan organisasi tersebut mantap menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada pada Rabu, 18 Februari 2026.

Alasan itu disampaikan sebagai respons atas berbagai masukan dan diskusi mengenai Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang terus mengalir beberapa waktu terakhir.

Pada prinsipnya, terdapat sejumlah alasan yang mendasari penetapan awal Ramadhan bagi Muhammadiyah.

Pertama, Muhammadiyah secara resmi menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Sebagaimana tercantum dalam Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 serta penjelasan Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 01/MLM/I.1/B/2025.

Penetapan ini menggunakan KHGT sebagai metode baru yang kini menjadi acuan resmi Muhammadiyah, menggantikan metode wujudul hilal yang sebelumnya digunakan,” kata pakar falak Muhammadiyah Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar dalam keterangannya, Senin (16/2).

Kedua, implementasi KHGT mensyaratkan keterpaduan tiga unsur utama yang dikenal sebagai Prinsip, Syarat, dan Parameter (PSP).

Salah satu parameter pentingnya ialah terpenuhinya posisi hilal setelah ijtimak dengan ketinggian minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat di mana saja di permukaan bumi, bukan terbatas pada wilayah tertentu.

“Untuk awal Ramadhan 1447 H, parameter tersebut telah terpenuhi di Alaska, Amerika Serikat, dengan ketinggian hilal 05° 23’ 01” dan elongasi 08° 00’ 06”,” ucapnya.

Ketiga, konjungsi (ijtimak) awal Ramadhan terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 12.01 UTC atau 19.01 WIB. Konjungsi menandai berakhirnya siklus bulan sebelumnya dan menjadi penanda astronomis masuknya bulan baru.

Baca Juga: MUI Larang Umat Islam Lakukan Sweeping Selama Ramadhan, Tapi Minta Pemda Tertibkan Pedagang

Setelah matahari terbenam pada hari itu, lanjut Arwin, posisi hilal yang memenuhi parameter KHGT telah tercapai di wilayah Alaska.

Sehingga Muhammadiyah menetapkan keesokan harinya, Rabu 18 Februari 2026, sebagai awal Ramadahn.

Keempat, kondisi berbeda terjadi di Indonesia. Setelah matahari terbenam, posisi hilal masih berada di bawah ufuk (hilal negatif).

Sehingga tidak memenuhi kriteria pemerintah indonesia melalui Kementerian Agama, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat di wilayah Indonesia.

“Karena itu, pemerintah diperkirakan menetapkan awal Ramadhan pada Kamis, 19 Februari 2026. Namun keputusan resmi tetap menunggu proses rukyat, laporan lapangan, sidang isbat, dan pengumuman Menteri Agama,” ujarnya.

Tekankan Prinsip Kesatuan Umat
Kelima, penerapan KHGT didasarkan pada argumentasi teologis dan fiqih yang menekankan prinsip kesatuan umat (ummah wahidah), universalitas Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, serta gagasan sistem waktu Islam yang bersifat global dalam ranah sosial-muamalah.

“Hadis tentang perintah berpuasa dan berhari raya karena melihat hilal dipahami bersifat universal, ditujukan kepada seluruh umat Islam tanpa batas geografis tertentu. Sebagaimana ditunjukkan oleh penggunaan kata ganti jamak dalam hadis tersebut,” tuturnya.

Keenam, pemahaman universal itu melahirkan konsep fiqih ittihad al-mathali’ (matlak global).

Yakni ketika hilal telah terbukti secara definitif di satu wilayah mana pun di bumi—baik melalui rukyat maupun hisab—maka ketetapan tersebut berlaku secara global.

“Muhammadiyah mendasarkan penetapan awal Ramadhan 1447 H pada prinsip ini, karena hilal telah memenuhi parameter secara definitif di Alaska,” tegasnya.

Ketujuh, baik Muhammadiyah maupun pemerintah sebenarnya sama-sama menggunakan pendekatan hisab imkan rukyat, tetapi berbeda dalam implementasi.

KHGT Muhammadiyah menjadikan parameter 5–8 sebagai hasil hisab yang definitif tanpa menunggu verifikasi rukyat, serta berlaku secara global.

“Sebaliknya, kriteria MABIMS 3–6,4 yang digunakan pemerintah mensyaratkan konfirmasi rukyat dan berlaku dalam batas teritorial Indonesia,” urainya.

Kedelapan, perbedaan lainnya terletak pada aspek kepastian dan kepraktisan. KHGT memungkinkan penetapan kalender jauh hari sebelumnya sehingga umat dapat merencanakan aktivitas Ramadhan secara pasti.

Sementara, metode pemerintah baru menghasilkan keputusan definitif setelah rangkaian rukyat dan sidang isbat dilaksanakan, meskipun secara astronomis sebelumnya sudah dapat diperkirakan.

Kesembilan, perbedaan awal Ramadhan yang kemungkinan terjadi antara Muhammadiyah dan pemerintah sejatinya bukanlah perbedaan akidah atau prinsip ibadah, melainkan perbedaan teknis implementasi kriteria dan cakupan keberlakuannya.(*)

Sumber: Jawapos.com