Nelayan Resah, DPRD Kepri Minta PT PJK dan Kepolisian Ungkap Fakta Buaya Lepas di Batam

Telegrapnews.com, Batam – DPRD Kepri meragukan klaim dari pihak kepolisian dan PT Perkasa Jagat Karunia (PJK) soal jumlah buaya yang lepas dari penangkaran di Pulau Bulan, Batam, hanya sekitar lima hingga tujuh ekor.

Wakil Ketua III DPRD Kepri, Bahktiar, mendesak penanganan yang lebih serius dan transparan untuk meredakan keresahan masyarakat.

“Kita tidak bisa mengandalkan klaim tanpa bukti yang jelas. Pihak berwenang, baik kepolisian maupun PT PJK, harus memberikan penjelasan yang transparan mengenai jumlah buaya yang lepas,” ujar Bahktiar, dikutip pikiranrakyat, Jumat (17/1).

Kekhawatiran Nelayan

Insiden lepasnya buaya pada 13 Januari 2025 telah memicu kekhawatiran besar di kalangan warga, khususnya nelayan di Pulau Buluh dan sekitarnya. Mereka yang menggantungkan hidup pada aktivitas di perairan merasa terancam dan meragukan kebenaran klaim bahwa hanya lima hingga tujuh ekor buaya yang lepas.

“Kami takut untuk pergi melaut karena tidak tahu seberapa besar ancamannya,” ujar salah satu nelayan.

Bahktiar menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi akurat serta jaminan keamanan, terutama bagi mereka yang sehari-hari bekerja di laut.

Untuk mengatasi situasi ini secara komprehensif, ia menawarkan tiga solusi utama:

1. Penyelidikan dan Verifikasi Fakta

Bahktiar meminta penyelidikan mendalam oleh pihak berwenang guna memastikan jumlah buaya yang lepas dan memahami penyebab kebocoran penangkaran. “Verifikasi fakta yang menyeluruh, baik dari jumlah buaya maupun keamanan penangkaran, sangat penting,” tegasnya.

2. Peningkatan Keamanan Penangkaran

Ia menyerukan agar PT PJK memperketat pengawasan dan memperbaiki infrastruktur penangkaran. “PT PJK harus bertanggung jawab penuh dan memastikan kejadian ini tidak terulang lagi,” tambahnya.

3. Edukasi dan Tim Tanggap Darurat

Bahktiar menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat dan nelayan tentang cara aman beraktivitas di laut yang rawan buaya. Ia juga menyarankan pembentukan tim tanggap darurat. “Pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan dan membentuk tim yang dapat merespons situasi darurat dengan cepat,” tutupnya.

DPRD Kepri berharap solusi ini dapat menyelesaikan permasalahan buaya lepas dengan baik, sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan warga Batam.

Editor: dr