Telegrapnews.com, Riau – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengambil langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai respons terhadap instruksi dari pemerintah pusat.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Taufiq Oesman Hamid, menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini bukan sekadar pemangkasan anggaran, tetapi juga strategi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik.
“Terkait efisiensi anggaran, ini merupakan tindak lanjut dari instruksi presiden (Inpres) dan kebijakan dari Kementerian Keuangan. Contohnya, anggaran perjalanan dinas telah dipotong hingga 50 persen. Selain itu, kami telah membahas bersama gubernur mengenai besaran penghematan lainnya, seperti pengurangan anggaran makan dan minum, pembayaran gedung, Focus Group Discussion (FGD), serta alat tulis kantor (ATK), yang sudah ditentukan dan disosialisasikan ke OPD,” ujar Taufiq OH.
Dalam surat edaran yang diterbitkan, Pemprov Riau menetapkan sejumlah langkah efisiensi, antara lain:
- Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen.
- Pemangkasan anggaran seminar dan FGD hingga 80 persen.
- Pengurangan anggaran sewa gedung dan bangunan sebesar 75 persen.
Taufiq menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memastikan anggaran dialokasikan pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar memiliki dampak optimal bagi masyarakat, bukan sekadar memangkas angka,” katanya.
Lebih lanjut, Taufiq menekankan bahwa efisiensi ini tidak boleh menghambat jalannya pemerintahan, melainkan harus mendorong kreativitas dan inovasi dalam menjalankan program kerja dengan anggaran yang lebih terukur.
“Kita ingin membangun budaya kerja yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Ini bukan hanya sekadar pengurangan belanja, tetapi juga perubahan pola pikir dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk melakukan penghematan guna menutupi tunda bayar, tunda salur, serta utang daerah.
“Setelah dikaji, bahkan jika anggaran di OPD dinolkan dalam kegiatan tahun ini, itu pun masih belum cukup untuk menutupi tunda bayar dan tunda salur. Ini tantangan berat bagi Pak Taufiq dan tim yang harus bekerja maksimal mencari solusi,” ujar Gubernur Abdul Wahid.
Dengan kebijakan efisiensi ini, Pemprov Riau berharap dapat menjaga stabilitas keuangan daerah serta meningkatkan efektivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di tengah tantangan fiskal yang ada.
Penulis: kur
