Pengusaha Batam Minta DPR RI Libatkan Mereka dalam Rapat Soal Alokasi Lahan BP Batam

Telegrapnews.com, Batam – Sejumlah pengusaha di Batam mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP) terkait pengalokasian lahan di Batam. Mereka minta dilibatkan dengan semua pihak terkait, bukan hanya Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Muhammad Rudi.

Para pengusaha merasa perlu untuk ikut serta dalam diskusi tersebut guna mengungkapkan masalah yang mereka hadapi, yang berimbas pada dunia investasi di Batam.

Rury Afriansyah, Direktur Lestari Group, yang juga merupakan salah satu pengusaha yang tengah bersengketa dengan BP Batam, menegaskan bahwa mereka akan menyampaikan secara terbuka berbagai permasalahan yang timbul akibat pengalokasian lahan di BP Batam.

Salah satu bisnis yang terimbas adalah Pura Jaya Resort. Kawasan resor ini dihancurkan akibat tidak adanya perpanjangan alokasi lahan.

“Kami sebagai pengusaha meminta jangan hanya Kepala BP Batam yang dipanggil, tetapi pengusaha yang menjadi korban permasalahan lahan juga harus dipanggil,” ujar Rury.

Dia juga menegaskan bahwa dalam forum tersebut, para pengusaha akan memaparkan fakta dan data terkait ketidakberesan alokasi lahan yang terjadi di BP Batam.

Rury juga mengusulkan agar DPR mengundang perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik pengalokasian lahan yang tidak transparan dengan BP Batam.

“Ini agar tidak ada ketimpangan dalam pembahasan ini,” tambahnya.

Permasalahan alokasi lahan BP Batam kembali mencuat ke publik setelah rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI pada Rabu, 6 November 2024.

Video rapat tersebut viral di media sosial, terutama ketika Wakil Ketua Komisi VI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menyinggung adanya permainan dalam pengalokasian lahan di BP Batam.

Dalam rapat tersebut, peserta sempat mempertanyakan ketidakhadiran pihak BP Batam, serta mempermasalahkan perpanjangan masa jabatan Kepala BP Batam dan jajaran yang seharusnya berakhir pada 23 September 2024.

Andre juga menyoroti adanya moratorium pengalokasian lahan pada 25 September 2024 yang kemudian dibuka kembali pada 4 Oktober, diikuti oleh pengeluaran 14 alokasi lahan baru.

“Ada indikasi lahan yang dimainkan, karena ada buka tutup pengalokasian lahan seperti ini,” tegas Andre.

Andre juga meminta agar Susiwijono Moegiarso, Ketua Dewan Pengawas BP Batam, hadir dalam rapat untuk memberikan klarifikasi terkait masalah ini.

“Kalau tidak hadir, kita hadirkan paksa nanti,” ujarnya dengan tegas.

Sementara itu, dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh BP Batam pada 7 November 2024, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menjelaskan bahwa Muhammad Rudi tidak bisa hadir dalam rapat karena sedang cuti untuk menjalankan kampanye Pilkada.

“Praktis, Bapak Muhammad Rudi tidak dapat hadir dalam sidang RDP maupun kegiatan BP Batam lainnya selama masa cutinya,” ujar Tuty seperti dikutip tempo.co, rabu (13/11/2024).

Permasalahan pengalokasian lahan ini diharapkan segera mendapatkan solusi yang jelas agar tidak merugikan pengusaha dan memperlambat perkembangan investasi di Batam.