Telegrapnews.com, Jakarta – Menteri Komunikasi, Digital dan Informatika (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan alasan dibatalkannya pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Batam, Kepulauan Riau.
Ia menegaskan bahwa pembatalan proyek ini bukan karena efisiensi anggaran. Melainkan karena tidak adanya kelanjutan kontrak kerja sama dengan Korea Selatan.
“Jadi kalau data center Batam itu sebetulnya bukan karena efisiensi. Ini program lama yang sudah memiliki kontrak kerja sama dengan Korea Selatan, tetapi tidak ada kelanjutan,” ujar Meutya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Selasa (4/2/2025).
Meutya menjelaskan bahwa proyek ini telah berjalan selama dua tahun, namun tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Ia menduga ketidakstabilan politik di Korea Selatan menjadi salah satu penyebab terhambatnya pembangunan.
“Selama dua tahun, proyek ini tidak berjalan, dan kami kehilangan momentum untuk membangun pusat data besar yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Meskipun Korea Selatan sempat mengajukan permohonan perpanjangan kontrak, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama tersebut,” tambahnya.
Dengan pembatalan proyek ini, anggaran yang telah dialokasikan pun dikembalikan ke pemerintah.
“Karena tidak berjalan, anggarannya dari Kemkominfo dikembalikan,” kata Meutya.
Dalam rapat tersebut, Kemkominfo juga mengusulkan efisiensi pagu anggaran 2025 sebesar Rp4,49 triliun atau 58,17 persen. Ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD.
Sekretaris Jenderal Kemkominfo, Ismail, menambahkan bahwa usulan efisiensi ini mencakup penghapusan dana sebesar Rp773 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk pembatalan pinjaman luar negeri (PLN) terkait proyek PDN di Batam.
Pembangunan Pusat Data Nasional sejatinya bertujuan memperkuat kedaulatan digital Indonesia serta mempercepat transformasi digital di berbagai sektor. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan data pemerintahan serta penyelenggaraan layanan digital bagi masyarakat.
Namun, dengan batalnya proyek di Batam, pemerintah akan mengevaluasi kembali langkah strategis dalam membangun ekosistem digital nasional.
Editor: dr
 di Batam, Kepulauan Riau.){kind=link}