Trump Berlakukan Tarif 32% untuk Impor dari Indonesia, Perang Dagang AS Memanas

Telegrapnews.com, Batam – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menerapkan tarif balasan atau fair reciprocal tariff terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia. Trump bahkan menetapkan tarif sebesar 32% terhadap barang impor dari Indonesia, sebuah langkah yang semakin memperburuk ketegangan perdagangan global.

Kebijakan ini memicu kekhawatiran di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang tengah menghadapi tantangan ekonomi. Penerapan tarif tinggi dapat menambah tekanan terhadap perekonomian nasional yang saat ini sedang mengalami anomali, dengan nilai tukar rupiah melemah, IHSG anjlok, dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri padat karya.

Indonesia dalam Perang Tarif Trump

Dalam pidatonya di Gedung Putih pada Rabu (2/4/2025), Trump menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah untuk melindungi kepentingan ekonomi AS dari praktik perdagangan yang dianggap tidak adil.

“Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” ujar Trump.

Sejak periode pertama kepemimpinannya, Trump dikenal sebagai presiden dengan kebijakan proteksionis yang agresif. Keputusannya kali ini semakin memperkuat citranya sebagai pemimpin yang mengutamakan kepentingan AS di atas segalanya, meskipun kebijakan tersebut berisiko mengganggu stabilitas ekonomi global.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia dengan AS selama empat tahun terakhir selalu mengalami surplus. Pada 2024, ekspor nonmigas Indonesia ke AS mencapai US$26,3 miliar, sementara impor nonmigas dari AS hanya US$9,6 miliar. Hal ini membuat surplus perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai sekitar US$16,85 miliar.

Namun, dengan diberlakukannya tarif baru, surplus ini berisiko menurun drastis karena barang-barang Indonesia yang masuk ke pasar AS menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif.

Alasan Trump Targetkan Indonesia

Trump menuding Indonesia menerapkan kebijakan perdagangan yang tidak adil terhadap AS. Ia menyoroti tarif tinggi Indonesia untuk produk etanol, aturan konten lokal di berbagai sektor, serta kebijakan yang mewajibkan perusahaan sumber daya alam untuk menyimpan pendapatan ekspor di dalam negeri jika transaksi melebihi US$250.000.

Menurut Trump, kebijakan tersebut merugikan perusahaan-perusahaan AS. “Presiden Trump melawan kebijakan ini melalui tarif timbal balik untuk melindungi pekerja dan industri Amerika,” tulis pernyataan resmi Gedung Putih.

Respons Pemerintah Indonesia

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia belum memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan tarif baru Trump. Menteri Perdagangan Budi Santoso sebelumnya menyatakan harapannya agar Indonesia tidak terdampak kebijakan perang dagang AS.

“Kita tidak ingin ada aksi balas-membalas seperti yang terjadi antara AS dengan negara lain. Kita ingin menjaga hubungan dagang yang baik,” ujar Budi.

Untuk mengantisipasi dampak kebijakan Trump, pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah, antara lain:

1. Mengadakan dialog strategis dengan AS terkait kerja sama ekonomi dan diplomasi perdagangan.
2. Memperkuat lobi melalui utusan khusus guna membahas perjanjian perdagangan terbatas dan penyelesaian isu non-tarif.
3. Mengaktifkan kembali Indonesia-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah ada sejak 1966 untuk mempererat hubungan dagang.
4. Memperkuat kerja sama investasi di sektor-sektor strategis.

Dampak dan Prediksi ke Depan

Peneliti senior dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, menilai bahwa meskipun kebijakan fair reciprocal tariff adalah hal yang lumrah dalam perdagangan internasional, yang lebih mengkhawatirkan adalah rencana AS untuk mengenakan tarif tambahan sebesar 10%–20% untuk semua barang impor.

Jika AS benar-benar menerapkan kebijakan tersebut, Indonesia bisa terkena dampak lebih besar. Apalagi, AS merupakan negara dengan surplus perdagangan terbesar ke-15 bagi Indonesia.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa AS akan meninjau ulang atau mencabut fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) untuk Indonesia, seperti yang pernah terjadi pada India dan Turki. Pada 2023, ekspor Indonesia senilai US$3,56 miliar masih memanfaatkan skema GSP ini. Jika fasilitas ini dicabut, maka ekspor Indonesia ke AS bisa semakin terhambat.

Kebijakan tarif 32% yang diberlakukan Trump terhadap Indonesia merupakan tantangan serius bagi hubungan dagang kedua negara. Dengan situasi ekonomi global yang tidak stabil dan tekanan domestik yang semakin besar, Indonesia perlu segera merespons dengan strategi diplomasi perdagangan yang kuat agar dampak kebijakan ini dapat diminimalkan.

Sumber: bisnis
Editor: dr