TelegrapNews.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaskan bahwa penyadapan ilegal oleh tiga jenderal polisi, termasuk mantan Kapolri Jenderal Lystio Sigit tidak ada hubungan dengan makar. Tetapi merupakan dugaan penyadapan tanpa prosedural yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Kami ingin memastikan bahwa sampai sejauh ini, pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal penyadapan dan intersepsi, baik dalam KUHP maupun UU ITE, dan sama sekali tidak digunakan pasal-pasal yang terkait dengan makar,” kata Yusril saat konferensi pers di kantornya di Jakarta, Selasa malam.
Yusril menjelaskan, istilah makar dalam tindak pidana secara spesifik diatur dalam KUHP. Dimana ada tiga kategori makar yakni makar terhadap presiden, makar terhadap pemerintah, serta makar untuk memisahkan sebagian wilayah negara.
“sampai sejauh ini tidak ada indikasi ke arah sana, jadi semata-mata adalah penyadapan,” kata Yusril menambahkan.
Meski demikian, terkait substansi atau materi yang disadap, Yusril tidak memberikan jawaban. Ia mengatakan, hal itu merupakan kewenangan penyidik Polri.
Kasus ini bermula saat mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang perwira tinggi lainnya yakni Irjen Pol Arie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta illegal access menyadap Presiden RI hingga organisasi masyarakat (ormas).
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Gedung Bareskrim Polri mengatakan penyadapan itu terjadi dalam kurun waktu 2025-2026. Di mana para tersangka diduga melakukan perintah penyadapan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran Laporan Polisi.(*)