Telegrapnews.com, Batam – Masalah sampah yang menumpuk di Kota Batam semakin memuncak setelah libur Tahun Baru 2025. Untuk mengatasi persoalan ini, Komisi III DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam dan 12 camat pada Jumat (10/1/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Rudi. Dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Aweng Kurniawan, serta beberapa anggota DPRD lainnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala DLH Kota Batam, Herman Rozie, mengungkapkan bahwa keterbatasan armada pengangkut sampah menjadi kendala utama yang menyebabkan penumpukan sampah.
Masalah ini diperparah oleh keterbatasan anggaran yang berdampak pada pengadaan alat dan tenaga pengangkut sampah.
“Permasalahan armada ini sudah lama kami sampaikan, tetapi puncaknya terjadi di 2024. Kami sudah mengajukan tambahan alat dan tenaga, namun anggaran sering dirasionalisasi,” jelas Herman.
DLH Kota Batam juga meminta dukungan dari Satpol PP untuk memperketat penegakan Peraturan Daerah terkait pembuangan sampah sembarangan.
Selain itu, Herman mengusulkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk meningkatkan fleksibilitas distribusi armada antar kecamatan, dengan setiap UPT melayani empat kecamatan. Namun, pembentukan UPT masih membutuhkan persetujuan di tingkat provinsi.
Tantangan Lokasi TPS Permanen
DLH telah mencoba menyediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) permanen di kawasan Sei Panas, tetapi jarak yang jauh membuat masyarakat enggan memanfaatkannya.
“Kami sedang mencari lokasi yang lebih strategis dan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait,” tambah Herman.
Komitmen DPRD Batam
Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Aweng Kurniawan, menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong peningkatan anggaran DLH untuk memperbaiki manajemen pengelolaan sampah.
“DLH sudah melakukan gotong royong. Tetapi kami perlu memastikan adanya TPS yang memadai agar sampah tidak terus menumpuk di pinggir jalan,” kata Aweng.
Aweng juga menyebut perlunya evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran DLH agar lebih efektif.
Koordinasi dengan Pemko Batam dan BP Batam menjadi langkah strategis untuk menyediakan lahan TPS. Sekaligus mengoptimalkan kebersihan lingkungan di seluruh kota.
Editor: dr
