Telegrapnews.com, Batam – Kejari Batam saat ini masih menyidik kasus tindak pidana korupsi yang merugikan negara akibat alih fungsi hutan di kawasan Rempang, Batam. Hingga saat ini, tim penyidik tengah meminta bantuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan nilai kerugian negara dalam kasus tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, I Ketut Kasna Dedi, mengungkapkan bahwa tim Pidana Khusus (Pidsus) masih bekerja dalam menyelidiki dugaan korupsi tersebut.
“Penyidikan masih berjalan, tim kami masih bekerja,” tegas Kasna saat ditemui di ruang kerjanya.
Kasna menambahkan bahwa salah satu hal yang tengah diproses adalah meminta bantuan dari BPK untuk memastikan nilai kerugian negara, yang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyidikan.
“Kami sedang minta bantuan BPK untuk nilai kerugian negara,” lanjutnya.
Lebih dari 20 saksi telah diperiksa sejauh ini, yang berasal dari berbagai pihak, termasuk PT SMS, Dinas Kehutanan, KPHL, Dinas Ketahanan Pangan, BP Batam, hingga ahli kerugian negara.
“Untuk saksi sudah lebih dari 20 orang, di antaranya 7 saksi dari perusahaan tersebut,” tambah Kasna.
Dalam perkembangan penyidikan, Kasna juga mengungkapkan bahwa meskipun banyak perusahaan yang diperiksa, baru satu perusahaan yang masuk ke tahap penyidikan.
“Untuk perusahaan ada beberapa, tapi yang masuk proses penyidikan baru satu perusahaan,” ujar Kasna.
Penyidik Kejaksaan Negeri Batam mendalami dugaan korupsi terkait perusahaan yang beroperasi di Pulau Rempang, Batam, yang diduga telah melakukan kegiatan usaha pembibitan hewan ternak dengan memanfaatkan kawasan hutan secara ilegal.
PT SMS, yang telah beroperasi sejak empat tahun lalu, diduga telah merugikan negara miliaran rupiah.
Penyidikan ini diharapkan dapat membuka fakta-fakta baru dan membawa pelaku tindak pidana korupsi ini ke pengadilan.
Editor: jd