Aktivis Lingkungan Demo Kantor Gubernur Kepri, Pertanyakan Dana Jaminan Perusahaan Tambang

Telegrapnews.com, Tanjungpinang – Ratusan aktivis lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Bintan demo di Kawasan Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Kamis (10/10/2024). Mereka mempertanyakan kejelasan dana jaminan pemeliharaan lingkungan pasca tambang oleh 44 perusahaan.

Sebanyak Rp144 miliar dana yang disetorkan 44 perusahaan yang seharusnya menjadi jaminan bagi masyarakat kini dipertanyakan keberadaannya. Apakah diparkir di BPR Bintan atau BNI 46.

Aktivis dari Aliansi Bintan meminta agar pemerintah segera merevitalisasi hutan yang gundul akibat aktivitas perusahaan tambang.

Baca juga: Penerbangan Internasional Incheon ke Batam Akan Dimulai, Sektor Pariwisata Batam Optimis Meningkat

“168 miliar yang dipertanyakan juga tidak sebanding dengan kerusakan yang dirasakan masyarakat,” tegas Bambang Wirawan alias Bengbeng Ketua Korlap aksi.

Bambang juga mengatakan akan menggelar aksi demonstrasi digelar di KPK dan Kejaksaan Agung setelah 27 November jika belum ada kejelasan terkait yang dipertanyakan.

Di KPK dan Kejagung mereka akan menuntut kejelasan mengenai dana yang dititipkan untuk rakyat sebagai jaminan pasca tambang.

Baca juga: Sidang Kasus Pembunuhan Sadis Suryadi, Terdakwa Yopi Yusnadi Mengaku Dendam

Masyarakat menginginkan jawaban atas audit BPK tahun 2017. Khususnya mengenai keberadaan dana DJPL untuk 44 perusahaan yang dititipkan di Kabupaten Bintan.

Pihaknya juga meminta agar Dirut bank yang terlibat dipanggil untuk memberikan klarifikasi dalam konferensi pers di gedung KPK dan Kejaksaan Agung. Masyarakat berharap tindakan tegas akan diambil terhadap oknum yang bertanggung jawab jika ditemukan pelanggaran.

Baca juga: Mucikari Muda Dituntut 1 Tahun 6 Bulan, Pelanggan Anak di Bawah Umur Terancam 5 Tahun Penjara

Dengan situasi yang semakin mendesak, kejelasan mengenai dana ini sangat dinantikan agar hak masyarakat tidak terabaikan.

Sementara itu Supardi, Sekretaris Kepala Dinas ESDM Kepri, mewakili Pemprov Kepri dan Kepala Dinas ESDM Pemprov Keri, mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyampaikan semua keluhan masyarakat ke pimpinan.

“Pak Kadis lagi berada di Jakarta. Keluhan dan aspirasi bapak dan ibu akan kami sampaikan ke pimpinan,” ujar Supardi.

Editor: jd