TelegrapNews.com – Bursa Efek Indonesia (BEI) memperketat keterbukaan informasi kepemilikan saham perusahaan tercatat. Mulai November 2026, informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, termasuk pengendali dan afiliasinya, akan dipublikasikan setiap bulan melalui situs resmi bursa.
Kebijakan tersebut muncul di tengah melemahnya aktivitas perdagangan saham. Pada pekan 2–6 November 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,13 persen menjadi 5.050,429. Kapitalisasi pasar juga menyusut 1,34 persen menjadi Rp8.744 triliun.
“Transparansi kepemilikan saham menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan investor. Dengan informasi yang lebih terbuka, masyarakat memiliki gambaran lebih jelas mengenai struktur kepemilikan perusahaan tercatat sebelum mengambil keputusan investasi,” ujar ujar Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00160/BEI/11-2026 tentang Perubahan Ketentuan Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham yang diterbitkan pada 2 November 2026.
Informasi mengenai pemegang saham di atas 1 persen diharapkan membantu investor menilai konsentrasi kepemilikan emiten. Status pemegang saham sebagai pengendali maupun afiliasi pengendali juga menjadi bagian dari informasi yang dibuka.
Selain memperkuat transparansi, BEI berupaya memperluas jumlah perusahaan yang bisa memperoleh pendanaan melalui pasar modal. Salah satunya melalui peluncuran Go Public Academy for SMEs pada 2 November 2026 di Main Hall BEI.
Program tersebut dijalankan bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, PT Surveyor Indonesia, serta sejumlah perguruan tinggi. Sasarannya perusahaan kecil dan menengah yang ingin memperoleh pendanaan melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).
Go Public Academy for SMEs merupakan bagian dari strategi RISE to IPO. Program ini mencakup edukasi, peningkatan kapasitas, serta pendampingan perusahaan untuk memenuhi kesiapan menjadi perusahaan terbuka.
Sejak 2025, program RISE to IPO telah menjangkau 281 perusahaan di Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Bandung. BEI menargetkan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki tata kelola, kondisi keuangan, transparansi, dan daya saing yang lebih baik sebelum melantai di bursa.
Upaya memperkuat tata kelola perusahaan juga menjadi pembahasan dalam CEO Networking 2026, Selasa (3/11/2026) di Raffles Hotel Jakarta. Forum yang diselenggarakan BEI bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan itu dihadiri sekitar 400 peserta dari kalangan pimpinan perusahaan tercatat dan pemangku kepentingan pasar modal.
Forum tersebut mengangkat tema “Transforming Challenges into Value: Driving Growth and Increasing Trust through Transparency”. Pembahasannya mencakup integritas, tata kelola perusahaan, keterbukaan informasi, dan kepercayaan investor.
Di sisi lain, BEI berusaha memperluas basis investor melalui Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2026 yang berlangsung pada 5–7 November di Main Hall BEI.
Mengusung tema “Satu Langkah Investasi, Berjuta Peluang Masa Depan”, kegiatan ini menghadirkan seminar, diskusi, dan pameran dengan 88 booth serta lebih dari 100 tenant dari industri pasar modal.
Hingga 15 Oktober 2026, jumlah investor pasar modal Indonesia mencapai 32.723.392 single investor identification (SID). Sebanyak 10.301.974 di antaranya merupakan investor saham.
Namun, pertumbuhan jumlah investor belum sepenuhnya tercermin dalam aktivitas perdagangan pada pekan pertama November. Rata-rata volume transaksi harian turun 3,50 persen menjadi 31,29 miliar saham. Frekuensi transaksi harian juga berkurang 16,44 persen menjadi 1,29 juta kali.
Penurunan terbesar terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian yang merosot 23 persen menjadi Rp11,04 triliun dari Rp14,34 triliun pada pekan sebelumnya.
Investor asing memang mencatatkan beli bersih Rp328,20 miliar pada Jumat, (6/11/2026). Namun, secara kumulatif sepanjang tahun ini, mereka masih membukukan jual bersih Rp98,08 triliun.
Rangkaian kebijakan BEI tersebut menunjukkan bahwa penguatan pasar modal tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan jumlah investor. Kualitas emiten, keterbukaan struktur kepemilikan, dan kepercayaan terhadap mekanisme perdagangan tetap menjadi pekerjaan penting bagi industri pasar modal nasional. (*)