Pendidikan

Dewan Pers Ditegaskan Sebagai Satu-satunya Lembaga Sah UKW, Ramon Damora: Jangan Jadikan Kebebasan Pers sebagai Alibi Abal-abal

Telegrapnews.com, Batam – Ketua Dewan Pakar PWI Kepulauan Riau, Ramon Damora, menepis tudingan bahwa Uji Kompetensi Wartawan (UKW) adalah bentuk diskriminasi terhadap jurnalis non-sertifikasi.

Sebaliknya, Ramon menegaskan bahwa UKW adalah instrumen sah negara untuk menjaga marwah profesi wartawan dari pembajakan oleh oknum dan lembaga tidak bertanggung jawab.

Pernyataan ini disampaikan Ramon menanggapi polemik dalam Forum Klarifikasi Pers yang berlangsung ricuh di Batam, Sabtu (14/6/2025), menyusul perlawanan dari sebagian kalangan terhadap dominasi Dewan Pers sebagai satu-satunya lembaga penguji kompetensi jurnalistik.

“UKW bukan sekadar formalitas. Ia adalah penyaring etika, integritas, dan tanggung jawab. Tanpa mekanisme ini, profesi wartawan bisa disusupi siapa saja dengan mengatasnamakan kebebasan pers,” tegas Ramon saat dihubungi Minggu (15/6/2025).

Hanya Dewan Pers yang Sah, Lembaga Lain Tak Diakui

Ramon, salah seorang penguji UKW dari PWI menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2010, hanya lembaga penguji yang diverifikasi Dewan Pers yang sah menyelenggarakan UKW.

Upaya lembaga non-jurnalistik tukasnya, seperti yang mengklaim dukungan dari BNSP atau jalur sertifikasi profesi lain, dinilai sebagai bentuk penyimpangan.

“Tidak ada lembaga lain yang punya otoritas etik jurnalistik. Bukan hanya soal teknis, tapi ini menyangkut integritas profesi. UKW itu soal kepatuhan pada kode etik, UU Pers, dan tanggung jawab sosial. Itu tidak bisa diwakili oleh uji kompetensi versi industri umum,” tegasnya.

Ramon juga memperingatkan bahwa wartawan yang belum memiliki sertifikasi dari Dewan Pers tidak berada dalam koridor perlindungan hukum sebagai jurnalis profesional.

Oleh karena itu, narasumber memiliki hak menolak wawancara atau meminta identifikasi formal dari media dan jurnalis yang meragukan.

Saibansah: Kalau Tak Tersertifikasi, Jangan Mengaku Jurnalis Profesional

Pernyataan Ramon diamini oleh Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani yang sebelumnya memicu kontroversi karena menyebut wartawan tidak bersertifikasi sebagai tidak layak disebut profesional.

Saibansah bersikukuh bahwa klarifikasi ini bukan soal arogansi, tapi soal ketegasan menjaga kualitas.

“Kalau kamu belum UKW, jangan pakaijurnalis profesional. Saya tidak bilang kamu bukan wartawan. Tapi kamu belum punya kompetensi yang terverifikasi secara etik. Jangan marah kalau narasumber menolak,” tegas Saibansah saat dikonfirmasi.

Ia juga menyebut bahwa sikap menolak UKW kerap dijadikan tameng oleh kelompok-kelompok tertentu yang selama ini memanfaatkan profesi wartawan untuk menekan narasumber dengan motif nonjurnalistik.

“Masalahnya bukan di kebebasan pers. Masalahnya, banyak yang pakai kartu pers buat cari proyek, intimidasi, atau jadi makelar. Ini yang harus kita bereskan dulu,” kata Saibansah yang juga salah satu penguji UKW.

Jurnalisme Tak Bisa Asal Ngaku dan Bikin Kartu

Ramon pun mengimbau insan pers daerah agar tidak melihat UKW sebagai penghambat, melainkan sebagai pijakan moral untuk menjaga kredibilitas profesi. Menurutnya, jurnalisme bukan ruang bebas tanpa pagar etik.

“Kalau semua bisa ngaku wartawan cuma karena punya kartu dari organisasi tertentu, lalu di mana jaminan etiknya? Ini soal menjaga kepercayaan publik, bukan eksklusivitas,” tandasnya.

Ia juga menambahkan bahwa tantangan dunia pers saat ini bukan hanya soal akses informasi, tapi soal kepercayaan. Tanpa penyaringan yang sahih, kata Ramon, profesi wartawan akan terus diserang karena disusupi oleh oknum-oknum yang tidak tahu batas.

Catatan Redaksi: Jangan Sembunyikan Kepentingan Pribadi di Balik Kata ‘Merdeka’

Sering kali, perlawanan terhadap sistem disuarakan dengan jargon “kebebasan pers”. Namun, dalam konteks ini, kita patut bertanya: apakah penolakan UKW benar-benar demi menjaga ruang demokrasi? Ataukah demi melanggengkan status palsu yang selama ini digunakan untuk mengakses kekuasaan secara ilegal?

Dewan Pers bukan lembaga sempurna, tapi ia adalah pagar yang menjaga agar profesi ini tidak dicemari oleh para penyamar. Karena pers bukan tempat persembunyian bagi yang gagal menegakkan etika. Dan wartawan sejati, adalah mereka yang berani diuji.

Penulis : Wawan septian

Share

Recent Posts

  • Politik

Mantan Caleg NasDem Ungkap Kekecewaan: Tak Ada Perhatian, Padahal Ikut Menangkan Kursi DPRD Tanjungpinang!

Telegrapnews.com, Tanjungpinang – Aroma kekecewaan menyeruak dari internal Partai NasDem Tanjungpinang. Seorang mantan Calon Legislatif…

5 jam ago
  • Hukum Kriminal

Geger Beras Oplosan di Pekanbaru! Polda Riau Sita 9 Ton, Ungkap Modus Licik dan Libatkan Merek Premium!

Telegrapnews.com, Pekanbaru — Skandal beras oplosan kembali mengguncang publik! Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau…

7 jam ago
  • Featured

Benarkah Batam Bebas Beras Oplosan? Fakta Lama Terungkap, Mafia Beras Masih Gentayangan!

Telegrapnews.com, Batam – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) baru-baru ini menyatakan bahwa Batam dan…

7 jam ago
  • Featured

Batam Terkepung Mafia Pangan: Di Balik Oplosan Beras, Ada Rente, Kartel, dan “Dispensasi Ilegal”

Telegrapnews.com, Batam — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengecam praktik pengoplosan beras subsidi menjadi beras…

1 hari ago
  • Kepri

Diduga 5 Warga Tanjungpinang Terjebak Konflik Thailand-Kamboja, BP3MI Kepri Angkat Suara

Telegrapnews.com, Tanjungpinang – Konflik memanas antara Thailand dan Kamboja kini menimbulkan kecemasan bagi keluarga pekerja…

1 hari ago
  • Hukum Kriminal

Upah Rp5 Juta per Bungkus! OT Rela Jadi Kurir Sabu, Disergap Saat Mau Terbang dari Bandara Hang Nadim Batam

Telegrapnews.com, Batam – Upaya penyelundupan narkotika kembali digagalkan di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam. Seorang…

1 hari ago