Mafia Lama di Pelabuhan Resmi Batam, Penyelundupan PMI Non Prosedural Terus Terjadi

Telegrapnews.com, Batam – Mafia lama di pelabuhan resmi Batam membuat penyelundupan PMI Non Prosedural atau ilegal terus terjadi. Hal ini terbukti dengan tertangkapnya oknum pegawai BP Batam di Pelabuhan Batam Center dalam memasukkan PMI ke kapal untuk bekerja secara ilegal di luar negeri.

Menurut Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kepri, Kombes Imam Riyadi, pada 2024 tercatat sebanyak 2.885 PMI non prosedural berangkat secara ilegal ke Malaysia melalui pelabuhan resmi. Sebaliknya, penyelundupan melalui jalur belakang atau pelabuhan tikus hanya berjumlah 155 orang.

“Dari seluruh data yang kami fasilitasi kepulangannya melalui KJRI, mayoritas PMI non prosedural menggunakan jalur resmi. Di Pelabuhan Internasional Batam Center saja, sebanyak 896 orang tercatat berangkat secara ilegal tahun ini,” ujar Imam dalam konferensi pers di Mapolda Kepri, Selasa (19/11/2024).

Baca juga: Polda Kepri Selidiki Aliran Dana Pegawai BP Batam yang Terlibat Penyelundupan PMI Ilegal

Penyimpangan Lama dengan “Pemain Lama”

Aktivis kemanusiaan Romo Paschalis mengungkapkan bahwa fenomena ini bukanlah hal baru. Ia menegaskan, penyelundupan PMI non prosedural telah lama berlangsung melalui pelabuhan resmi. Pemainnya, mafia lama penyelundupan PMI Ilegal.

“Sejak dulu, pekerja migran dimasukkan dari pelabuhan resmi. Saya heran kenapa jalur belakang selalu diframing seolah-olah jadi fokus utama. Padahal, pintu depanlah tempat penyelundupan yang lebih ramai,” kata Romo, Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Keuskupan Pangkalpinang.

Romo juga mengkritik polisi yang hanya mengungkap pelaku kecil dalam jaringan penyelundupan PMI, seperti pegawai BP Batam.

“Kenapa mafia besar yang ditangkap Polairud tidak dirilis? Masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini klasik. Tinggal pemerintah atau aparat mau atau tidak memberantas mafia besar,” tambahnya seperti dikutip tempo, Jumat (6/12/2024).

Baca juga: Polisi Ungkap Jaringan Penempatan PMI Ilegal ke Malaysia, Dua Tersangka TPPO di Batam Ditangkap

Harapan di Pemerintahan Baru

Romo berharap pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto serius menangani masalah TPPO. Ia menekankan perlunya menunjuk pejabat yang berintegritas di sektor penanganan perdagangan orang, seperti Kapolri, Dir TPPO, dan Kapolda.

“Kalau tidak ada orang-orang yang punya hati nurani, masalah ini akan terus berulang. Kita membutuhkan langkah nyata dan keberanian untuk memberantas jaringan penyelundupan ini,” pungkasnya.

Permasalahan ini menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap PMI non prosedural harus menjadi prioritas bersama antara pemerintah, aparat, dan masyarakat.

Sumber: tempo
Editor: dr