TelegrapNewa.com- Aliansi Mahasiswa Batam menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor DPRD Batam, Kamis (18/6/2026). Krisis air bersih dan sampah menjadi tuntutan serius dari mahasiswa. Mereka meminta Pemerintah Kota Batam bisa menyelesaikan masalah tersebut dalam beberapa bulan kedepan.
Dalam audiensi dengan anggota dewan, mahasiswa mendesak pemerintah daerah lebih serius menangani sejumlah persoalan yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Dalam aksi itu, mahasiswa membawa sejumlah spanduk bertuliskan “Batam Darurat Lingkungan”, “Selesaikan Krisis Air di Kota Batam”, hingga “Hentikan Reklamasi Ilegal di Pesisir Batam”.
Setelah menyampaikan orasi di halaman DPRD, mahasiswa diterima berdialog oleh Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin bersama sejumlah anggota DPRD lainnya.
Koordinator Umum aksi, Kevin Manurung, mengatakan persoalan lingkungan dan air bersih menjadi perhatian karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan nasional, di antaranya pengesahan RUU Perampasan Aset dan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami berharap pemerintah lebih serius menyelesaikan persoalan lingkungan dan krisis air yang terus menjadi keluhan masyarakat Batam,” ujarnya.
Koordinator Lapangan, Pipin Riyansyah, menilai penggunaan anggaran negara harus lebih diarahkan pada kebutuhan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain menyoroti isu nasional, mahasiswa juga mengangkat persoalan sampah, banjir, perlindungan tenaga kerja lokal, hingga aktivitas yang dinilai berpotensi merusak lingkungan pesisir.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin mengakui bahwa persoalan sampah dan air bersih menjadi tantangan besar seiring pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.
Menurutnya, volume sampah di Batam kini mencapai sekitar 1.300 ton per hari, meningkat hampir dua kali lipat dibanding beberapa tahun lalu. Sementara kebutuhan air bersih juga terus bertambah dengan jumlah pelanggan yang telah mencapai sekitar 360 ribu kepala keluarga.
“Pertumbuhan penduduk yang tinggi membuat kebutuhan layanan dasar ikut meningkat. Ini menjadi pekerjaan rumah yang terus kami dorong penyelesaiannya bersama pemerintah daerah dan BP Batam,” kata Kamaluddin.
Ia menjelaskan, sebagian infrastruktur distribusi air yang ada saat ini telah berusia cukup tua sehingga membutuhkan perbaikan bertahap yang memerlukan dukungan anggaran besar.
Terkait aspirasi mahasiswa, Kamaluddin memastikan seluruh tuntutan akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Batam maupun pihak terkait sesuai kewenangannya.
Ia juga menyampaikan bahwa Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra tidak dapat hadir dalam audiensi karena sedang mengikuti agenda rapat di DPR RI, Jakarta.
“Seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan kami teruskan dan menjadi perhatian bersama,” ujarnya. (*)