Telegrapnews.com, Jakarta – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya mengungkap keterlibatan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) dalam praktik pengamanan situs judi online yang selama ini berusaha menghindari pemblokiran.
Kasus ini terungkap setelah kepolisian berhasil membongkar jaringan yang melibatkan situs perjudian online, salah satunya adalah Sultanmenang.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Wira Satya Triputra, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini dimulai dari penangkapan dua tersangka terkait perjudian online.
Baca juga: Pegawai Kementrian Komdigi Diduga Lindungi Seribu Situs Judi Online, Pungut Rp 8,5 Juta per Situs
Penyidik kemudian mengembangkan kasus ini lebih lanjut dan menemukan adanya keterlibatan pegawai Kemenkomdigi yang bertugas untuk menjaga agar situs judi online tersebut tetap beroperasi tanpa terblokir.
“Setelah dilakukan pengembangan, kami berhasil menangkap 15 orang pelaku. Sebanyak 11 orang di antaranya merupakan pegawai Kemenkomdigi. Dan 4 lainnya adalah warga sipil,” kata Wira dalam keterangan pers pada Selasa, 5 November 2024.
Dari 15 tersangka, tiga orang di antaranya berperan sebagai pengendali utama praktik pengamanan judi online, yaitu AK, AJ, dan A.
Tugas para pegawai Kemenkomdigi lainnya, lanjut Wira, adalah mengumpulkan daftar situs judi online yang kemudian disaring berdasarkan pembayaran yang diterima.
Pemblokiran situs dilakukan setiap dua minggu sekali, dengan situs yang tidak membayar akan dikeluarkan dari daftar pemblokiran.
Baca juga: Polda Metro Jaya Ungkap Kolaborasi Pegawai Kementerian Komdigi dalam Kasus Judi Online
Menurut Wira, AK, salah satu tersangka utama, menerima bayaran Rp 8,5 juta per situs judi online yang berhasil diamankan.
Namun, yang menjadi sorotan adalah kenyataan bahwa AK. Meskipun tidak lulus seleksi untuk menjadi tenaga pendukung teknis pemblokiran konten negatif di Kemenkomdigi pada akhir 2023, tetap dipekerjakan. Dia diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs judi online.
Penyidik kini mendalami lebih lanjut bagaimana AK, yang bukan pegawai resmi Kemenkomdigi, bisa mengakses dan mengelola pemblokiran situs-situs judi online tersebut.
Kasus ini mencuatkan sejumlah pertanyaan mengenai proses seleksi dan pengawasan dalam lembaga pemerintah yang bertugas mengatur konten digital di Indonesia.
Sumber: tempo
Editor: dr
