Telegrapnews.com, Batam – Pembebasan lahan untuk proyek Rempang Eco-City menjadi tanggung jawab Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Embun Sari dalam International Conference on Social Impact Assessment yang berlangsung di Hotel The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, pada Selasa (17/9/2024).
“Rempang sudah diklaim sebagai tanah milik Otorita Batam. Jadi pengadaan tanahnya adalah Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK), yang tunduk pada Perpres Nomor 62 Tahun 2018,” ujar Embun.
Baca juga: Rempang Kembali Memanas, LBH Jakarta Rilis Video Intimidasi dan Kekerasan di Rempang Galang
Embun menjelaskan bahwa lahan yang bisa dibebaskan oleh Kementerian ATR/BPN adalah lahan yang bukan berstatus Aset Dalam Penguasaan (ADP). BP Batam sebagai pemilik aset akan memberikan ganti rugi untuk rumah atau tanaman masyarakat yang berada di atas lahan tersebut.
“Yang diselesaikan adalah penguasaan masyarakat, bukan pemilikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kementerian ATR/BPN berfungsi sebagai pendukung dalam pembebasan lahan proyek Rempang. Sedangkan proses keseluruhannya dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Walikota yang juga selaku Kepala Otorita BP Batam.
Baca juga: Warga Pulau Rempang Kukuh Pertahankan Kampung dari PSN Rempang Eco City, Tolak Relokasi
Proyek Rempang Eco-City telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian.
Nilai investasi mencapai Rp 381 triliun dan diproyeksikan dapat menyerap lebih dari 300.000 tenaga kerja.
Namun, proyek ini memicu konflik antara pemerintah dan masyarakat terkait pengosongan lahan. Warga enggan kehilangan tempat tinggal yang telah mereka huni secara turun-temurun.
Bentrokan antara masyarakat dan tim gabungan dari TNI, Polri, Direktorat Pengamanan BP Batam, dan Satpol PP terjadi pada Kamis (7/9/2023) lalu. Ini menunjukkan ketegangan yang terus meningkat.
Penulis: jd
 bukan pemerintah pusat){kind=link}