Pembohongan Publik Alasan Dasar LSM-Ormas Peduli Kepri Desak Pencopotan Deputi Pelayan Umum BP Batam

Telegrapnews.com,Batam – Deputi Pelayanan Umum Badan Pengusahaan Batam Ariastuty Sirait, dituding melakukan pembohongan publik terkait pernyataannya Selasa 21//3/2025 yang mengatakan bahwa Proyek Revitalisasi Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Terminal Batu Ampar Tahun 2021-2022 dengan Nomor Kontrak 5127.CBD.001.057.A/SPJ.1/PPK-5127.CBD/PNBP/10/2021 senilai Rp. 75.506.613.891,93 telah sesuai dengan aturan yang berlaku secara administrasi dan memenuhi kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dikawal oleh Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPA) Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Namun oleh Direktorat Tindak Pidana Khusus Subdirektorat Tindak Pidana Khusus Polda Kepri ditemukan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara sebesar Rp 30,6 Miliar dengan tujuh tersangka antara lain Aris Mu’ajib Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Direktorat Perencanaan BP Batam.

Sontak pernyataan Ariastuty Sirait tersebut mendapat sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini Ketua Aliansi LSM dan Ormas Kepri Ismail Ratusimbangan kepada telegrapnews.com Rabu 16/10/2025 mengatakan, sudah sepantasnya Kepala BP Batam Amsakar Ahmad dan Wakil Kepala Li Claudia Chandra, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mencopot Ariastuty sebagai Deputi Bidang Pelayanan Umum.

“Pernyataan adinda Ariastuty telah melukai dan mencederai rasa keadilan masyarakat Kepri umumnya dan masyarakat Batam khususnya, karena proyek tersebut nyata-nyatanya gagal total sehingga merugikan negara dan menghambat kesempatan anak-anak Kepri dan Batam dalam memperoleh kesempatan kerja di bidang ke pelabuhan dan maritim. Kita mengerti Ariastuty merupakan bagian rezim kepemimpinan yang lama. Namun perlu diingat, saat ini kepemimpinan sudah berganti, sebagai corong BP Batam, dalam hal menyampaikan informasi terkait kebijakan jika salah katakan salah, jika benar katakan benar, jangan ABS ( Asal Bapak Senang),” tegas Ismail.

Pria berambut putih yan sempat berkarir di Otorita Batam selama 18 tahun tersebut menjelaskan, kegagalan BP Batam dalam melaksanakan proyek Revitalisasi Kolam Dermaga Utara Pelabuhan Terminal Batu Ampar merupakan pengkhianatan terhadap masyarakat Kepri dan Batam karena bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Coba bayangkan begitu besarnya nilai proyek tersebut, uangnya berasal dari pungutan PNBP masyarakat Batam, dari Rp 75 M nilai riil proyek hingga menjadi Rp 82 Miliar, apa yang kita dapatkan, nol besar. Ini benar-benar membuang uang ke laut,” tegasnya.

Dirinya selaku Ketua Alinsi LSM-Ormas Peduli Kepri tengah melakukan koordinasi dengan seluruh elemen anggota LSM-Ormas Peduli Kepri untuk segera melayangkan surat ke pimpinan BP Batam, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan Komisi VI DPR-RI mendesak agar segera memproses pencopotan Ariastuty sebagai Deputi di BP Batam.

“Iya, segera kita surati. Dalam waktu dekat kita akan layangkan surat ke semua pihak yang terkait dengan BP Batam, jika tidak ditanggapi, kita siap menggelar aksi demonstrasi. Di era kepemimpinan Prabowo-Gibran dan Amsakar-Li Claudia Chandra tidak layak lagi pejabat dengan pedoman Asal Bapak Senang (ABS)”tuturnya.

Deputi Bidang Pelayanan Umum Ariastuty kepada salah satu media di Batam membantah tudingan yang menyebutnya membohongi publik terkait proyek Revitalisasi Kolam Dermaga Batu Ampar. Dengan tegas, Ariastuty membantahnya. Dirinya mengatakan seluruh yang disampaikan saat menjabat Kepala Biro Humas BP Batam berdasarkan data resmi dari pejabat terkait. (Red)