Masuknya politikus Gerindra dan polisi sebagai Deputi baru BP Batam jadi pertanyaan banyak orang (ilustrasi)
Telegrapnews.com, Batam – Pemerintah pusat telah menetapkan jajaran Deputi Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk masa jabatan lima tahun ke depan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 2 Tahun 2025. Namun, keputusan tersebut menuai sorotan karena sejumlah jabatan strategis di BP Batam justru diisi oleh politikus dan aparat kepolisian, bukan kalangan profesional.
Dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Ady Muzwardi, menilai bahwa penunjukan ini tidak lepas dari praktik bagi-bagi jabatan atau yang dikenal sebagai pork barrel politics (politik gentong babi).
“Kalau dilihat dari komposisinya, ini tidak jauh dari perkiraan. Beberapa kader partai kembali masuk dalam struktur Deputi BP Batam,” ujar Ady, Kamis (13/3/2025).
Salah satu jabatan yang menjadi sorotan adalah Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan yang kini dijabat oleh Fary Djemi Francis, kader Partai Gerindra sekaligus mantan anggota DPR RI dua periode.
Ady mempertanyakan kompetensi Fary dalam bidang investasi dan perizinan usaha yang menjadi tanggung jawab utama posisi tersebut.
Tak hanya itu, penunjukan Ruslan Aspan—seorang perwira tinggi Polri yang pernah menjabat Wakapolda NTB—sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan, dan Lalu Lintas Barang juga menuai kritik.
“Deputi ini seharusnya memiliki latar belakang bisnis pelabuhan dan penerbangan, bukan sekadar aspek keamanan,” tambah Ady seperti dikutip tempo.
Lebih lanjut, Ady menyoroti semakin gemuknya struktur Deputi BP Batam yang kini bertambah dari empat menjadi tujuh posisi. Ia mempertanyakan apakah penambahan ini benar-benar untuk meningkatkan efektivitas kerja atau hanya untuk mengakomodasi kepentingan tertentu.
Tiga pejabat lama:
Empat nama baru:
Ady menekankan pentingnya transparansi dalam proses seleksi pejabat di BP Batam, mengingat peran strategis lembaga ini dalam mendorong investasi dan ekonomi di wilayah Kepulauan Riau.
“Harus ada mekanisme seleksi yang jelas, seperti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), bukan sekadar berdasarkan kedekatan politik,” tutupnya.
Editor: dr
Warga membentangkan spanduk sebagai bentuk protes. F istimewa telegrapNews.com – Kekesalan warga Perumahan The Icon…
ILustrasi batuk dan pilek. F. Istock telegrapnews.com - Dengan perubahan cuaca yang tak menentu, peningkatan…
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang, hingga…
ILUSTRASI: Tangkapan layar salah satu akun yang menyebut ijazah Jokowi palsu. (ANTARA/Facebook) telegrapnews.com - Komisi…
Kepala BP Batam Amsakar Achmad memberikan SK kepada salah satu pegawai. F dok BP Batam…
Megawati Soekarno Putri F. Humas PDIP telegrapnews.com - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan…