Seorang Ibu di Batam Dilarikan ke RS, Paru-Paru Penuh Asap Diduga Akibat Pembakaran Sampah Ilegal

Selain itu, Akar Bhumi juga mendesak adanya penambahan tenaga kerja dan perluasan titik Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam.

“Banyak TPS yang berdiri sembarangan, dekat pemukiman, bahkan di sisi jalan utama. Hal ini mengganggu kenyamanan warga dan bisa menjadi dasar gugatan hukum warga melalui class action jika tidak ditertibkan,” ujar Hendrik.

Contoh kasus di Dreamland, menurutnya, telah menunjukkan bagaimana TPS yang tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan kualitas hidup warga dan nilai properti di sekitarnya.

“Bayangkan, perumahan yang seharusnya menjadi kawasan hunian malah disandingkan dengan tumpukan sampah dan asap pembakaran. Nilai aset turun, kesehatan terganggu, dan citra kota pun rusak,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Soni juga menyoroti minimnya kolaborasi antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam dalam urusan pengelolaan sampah.

“BP Batam tidak bisa lepas tangan. Mereka adalah pengelola lahan dan penggerak investasi di sini. Kalau mereka membuka pintu bagi pertumbuhan ekonomi dan penduduk, maka mereka juga harus ikut bertanggung jawab atas konsekuensinya, termasuk masalah sampah,” ujarnya.

Akar Bhumi Indonesia merekomendasikan agar BP Batam dilibatkan langsung dalam pembiayaan dan pengelolaan sistem persampahan kota, mengingat beban keuangan Pemerintah Kota Batam yang terbatas.

“Tidak bijak jika semua beban pengelolaan diserahkan kepada Pemkot. Kita harus punya dua kantong: satu dari Pemko, satu lagi dari BP Batam. Dengan begitu, ada keseimbangan dan tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan masalah lingkungan,” lanjutnya.

Mengenai kebutuhan anggaran, Hendrik menegaskan perlunya peningkatan signifikan. “Selama ini anggaran pengelolaan sampah di Batam hanya sekitar Rp70 miliar per tahun. Itu jauh dari cukup. Kami merekomendasikan minimal Rp500 miliar selama lima tahun berturut-turut, atau sekitar seperempat APBD. Jangan pelit untuk urusan lingkungan. Batam ini kota wisata dan kota investasi. Kalau kota ini kotor, penuh asap, siapa yang mau datang?” katanya.

Ia menjelaskan, alokasi dana sebesar itu bukan untuk proyek seremonial, melainkan untuk revitalisasi TPA, penambahan armada pengangkut, perekrutan tenaga kerja baru, serta sterilisasi lokasi TPS ilegal. “Kalau program ini dijalankan konsisten selama lima tahun, saya yakin Batam bisa bebas dari krisis sampah,” tegas Hendrik.

Namun ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan dana agar tidak terjadi penyimpangan. “Jangan sampai anggaran besar itu justru bocor di jalan. Pemerintah harus memastikan retribusi sampah transparan dan digunakan tepat sasaran. Jika dikelola baik, bukan hanya lingkungan yang sehat, tapi juga masyarakat yang sejahtera,” tambahnya.

Akar Bhumi Indonesia menilai bahwa pengelolaan sampah yang buruk telah menurunkan Indeks Kualitas Udara (IKU) di Batam. “Kalau tidak salah, dari 79 turun menjadi sekitar 89 poin. Ini artinya kualitas udara kita semakin memburuk, dan pembakaran sampah jadi salah satu penyebab utamanya. Kalau terus dibiarkan, ini akan menjadi preseden buruk bagi Batam sebagai kota wisata dan kota investasi,” jelas Hendrik.

Selain aspek teknis dan anggaran, Akar Bhumi menekankan perlunya penyadaran publik. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa perubahan perilaku masyarakat.

“Kita harus mulai dari kesadaran warga: tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi konsumsi barang sekali pakai, dan patuh pada aturan. Karena berapa pun anggaran pemerintah, kalau masyarakat masih abai, semua kerja itu percuma,” ujarnya.