Terkait Ijazah, Wapres Sebut Presiden Sarankan “Fight” di Pengadilan, Eh… Bakom Langsung Membantah

TelegrapNews.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/11/2026). Ada sejumlah hal yang mereka bicarakan termasuk mengenai isu ijazah Gibran yang kini dipermasalahkan.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran mengatakan bahwa mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankan agar Gibran berjuang di pengadilan untuk menyelesaikan isu terkait ijazahnya.

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” kata Wapres.

Gibran juga mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

” Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran masyarakat terkait dinamika mengenai surat keterangan ijazahnya,” ujarnya.

Dibantah Kabakom

Tidak berselang lama setelah pernyataan Gibran ke media, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan angkat bicara. Ia tegas membantah kabar pernyataan terkait Presiden Prabowo Subianto memberikan saran kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk membuktikan keabsahan ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dalam pernyataan diterima di Jakarta, Rabu, Kepala Bakom RI Syahganda mengatakan sesuai dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming sudah final dan mengikat.

“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN artinya itu yang dia diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong,” kata Syahganda.

Dia menegaskan bahwa saran Presiden adalah yang diutarakan oleh Menko Yusril terkait proses hukum lanjutan usai putusan MA dan MK menyangkut surat keterangan ijazah Wapres.

“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril,” katanya. (*)