Niatan Gibran Mundur dari Wapres Tak Pernah Ditolak Prabowo, Ini Penjelasan Mensesneg

TelegrapNews.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah adanya isu yang beredar bahwa Prabowo menolak niatan Wapres Gibran untuk mengundurkan diri. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11), Gibran disebut menyampaikan dan meminta saran dari Prabowo.

Prasetyo Hadi mengatakan Gibran bertemu dengan Prabowo selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa pagi.

“Beliau (Gibran) menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo dalam konferensi yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam konfrensi tersebut, Prasetyo membantah bahwa Presiden “menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut”. Tetapi Ia juga tidak secara tegas dan gamblang menyebut bahwa Prabowo menerima niatan pengunduran diri Wapres. Atau pun terkait langkah selanjutnya yang akan diambil.

“Namun di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” kata Prasetyo.

“Bapak Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara.”

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah Presiden Prabowo Subianto menolak niatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niatan pengunduran diri tersebut. Namun, Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran.

“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran juga meminta kesempatan kepada Presiden untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” katanya. (*)